JAKARTA – Badan Usaha Milik Negara ( BUMN ) dinilai perlu mendapat penyertaan modal negara (PMN) ketika perusahaan bergabung memulai pembangunan 3 jt rumah , inisiatif unggulan milik Presiden Prabowo Subianto kemudian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Saat ini, baru tiga perseroan yang mana menerima penugasan untuk terlibat pada proyek tersebut, diantaranya PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, alias SMGR, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, atau BBTN, juga Perum Perumnas.
Dalam skemanya, SMGR diwajibkan menyediakan materi baku semen melalui metode pengadaan dan juga distribusi. BBTN memberikan pembiayaan khusus untuk memudahkan publik mendapatkan hunian.
Sedangkan, Perumnas harus menggandeng PT KAI (Persero) untuk mengoptimalkan lahan-lahan untuk merancang model hunian terintegrasi atau transit oriented development (TOD).
Pakar dunia usaha sekaligus Direktur Eksekutif Segara Research Institute, Piter Abdullah menilai, ketiga perusahaan pelat merah perlu memperoleh suntikan negara yang dimaksud berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
Sekalipun konstruksi 3 jt rumah diyakini tiada membebani kegiatan bisnis juga keuangan ketiga perusahaan, namun suntikan PMN diperlukan untuk menjaga arus kas alias cash flow.
“Biasanya, penugasan-penugasan melaksanakan tugas-tugas inisiatif pemerintah ini kan kemudian disertai dengan adanya PMN. Saya tiada mengawasi bahwasannya tugas ini akan menjadi beban yang dimaksud kemudian merusak BUMN-nya,” ujar Piter untuk MNC Portal, Mulai Pekan (11/11/2024).
Dia memandang, pemerintah sudah pernah menyiapkan pendanaan khusus dan juga dialokasikan untuk proyek di tempat sektor perumahan. Sehingga, bukanlah menjadi perkara bagi BUMN ketika mendapat tugas ini.
Sebelumnya, beberapa BUMN mengalami kerugian berarti lantaran penugasan pemerintah yang digunakan bukan sesuai dengan kapasitas fiskal masing-masing perusahaan, khususnya di tempat BUMN karya.
