JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan untuk Menteri Tenaga serta Narasumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di konferensi di area Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa, 4 Februari 2025. Pertemuan yang dimaksud mendiskusikan terkait kelangkaan LPG 3 kilogram (kg) akibat Kementerian Energi dan juga Informan Daya Mineral (ESDM) melarang perdagangan sampai ke tingkat pengecer atau warung kelontong.
“Bapak presiden memerintahkan ke saya sejak dari tadi malam, tadi pagi sampai dengan hari ini, tugas kami berhadapan dengan arahan bapak presiden adalah menjamin seluruh proses subsidi tepat sasaran,” kata Bahlil di dalam Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (4/2/2025).
“Yang kedua pada tata kelolanya harus baik. Yang ketiga, rakyat dipastikan harus segera mendapat apa yang digunakan menjadi permintaan mereka, teristimewa menyangkut LPG. Jadi harus dapat, jangan jauh-jauh kata bapak presiden,” sambungnya.
Prabowo, kata Bahlil, menginstruksikan reformasi subsidi LPG agar tambahan tepat sasaran dan juga tak lagi disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu.
“Jujurlah, ada oknum-oknum yang dimaksud main untuk menyalahgunakan subsidi ini masa kita mau biarkan? masa kita mau kalah dari peserta ini? Kalau saya sih itu aja,” jelasnya.
Bahlil mengungkapkan bahwa reformasi subsidi LPG menjadi perhatian utama pemerintah, khususnya lantaran skema yang tersebut ada pada waktu ini sudah ada berlangsung selama tambahan dari 20 tahun tanpa inovasi signifikan. Bahlil pun menegaskan bahwa subsidi LPG yang mana mencapai Rp87 triliun per tahun harus benar-benar dirasakan warga yang dimaksud berhak.
“Diharapkan rakyat mendapatkan biaya dengan yang tersebut semurah-murah mungkin. Tapi kenyataannya kan sekarang, jujur kita katakan, ada pada tingkat sampai tingkat penduduk itu, dibeli sampai nilai Rp25.000 per tabung. Tidak semata-mata itu, ada juga yang mana mengoplos. Hal ini kan sayang,” kata Bahlil.
Prabowo, kata Bahlil, juga menegaskan bahwa penataan subsidi harus diadakan agar tidaklah terjadi pemborosan anggaran serta kebocoran di dalam tingkat distribusi. Sebagai solusi, pemerintah telah lama mengubah sistem distribusi LPG dalam tingkat pengecer dengan meninggal status mereka menjadi sub pangkalan yang tambahan mudah diawasi.
