JAKARTA – Menteri Koordinator Politik, Hukum, juga Security (Meko Polkam) Budi Gunawan mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp3 triliun. Tambahan anggaran yang disebutkan untuk menjalankan kegiatan yang mana telah terjadi dicanangkan.
Hal itu disampaikan Budi Gunawan ketika Rapat Kerja (Raker) dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR. Dalam rapat tersebut, Budi Gunawan bersatu tujuh Menteri Koordinator (Menko) Kabinet Merah Putih mengusulkan tambahan anggaran untuk Tahun Anggaran (TA) 2025.
Hadir pada rapat tersebut, tujuh Menko antara lain, Menko Polkam Budi Gunawan, Menko Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, kemudian Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Pembangunan Orang kemudian Kebudayaan Pratikno.
Selain itu, Menko Infrastruktur dan juga Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menko Pemberdayaan Publik (PMK) Abdul Muhaimin Iskandar, juga Menko Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas).
“Dengan beban tugas yang mana semakin berat tanpa dukungan anggaran yang dimaksud memadai hal yang disebutkan akan sulit untuk direalisasikan,” ujarnya, Awal Minggu (2/12/2024).
Budi Gunawan mencontohkan, ketika ini dalam Kemenko Polkam tak ada ruang command center yang mana terkoneksi dengan kementerian juga lembaga untuk memonitor segala permasalahan secara langsung. Sementara penanganan isu Polkam di menjaga stabilitas urusan politik dan juga keamanan nasional sangat membutuhkan kecepatan di tempat di koordinasi, sinergi, dan juga eksekusi di tempat lapangan.
“Selain itu belum ada platform digital big data yang dapat menangani pengaduan warga (dumas) yang dimaksud jumlahnya dalam Kemenko Polkam sangat banyak mencapai puluhan ribu. Sehingga berbagai laporan yang tersebut bukan tertangani dengan baik. Hal ini sangat memengaruhi persepsi warga terhadap kinerja pemerintah,” katanya.
Usulan penambahan anggaran ini diadakan menyusul inovasi nomenklatur kementerian Kabinet Merah Putih yang digunakan menjadi 48 kementerian. Rincian usulan penambahan anggaran untuk 2025 yaitu, Kemudian Kementerian Koordinator Area Politik kemudian Security (Kemenko Polkam) memohonkan tambahan anggaran sebesar Rp3 triliun.
