PDIP Angka Publikasi Jokowi Masuk Nominasi OCCRP 2024 Bisa Jadi Petunjuk bagi Penegak Hukum
JAKARTA – Juru Bicara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDIP ) Guntur Romli menilai publikasi Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) yang digunakan memasukan Presiden ke-7 RI Joko Widodo ( Jokowi ) sebagai finalis kejahatan teroganisir serta korupsi 2024, bisa saja menjadi pintu masuk bagi lembaga penegak hukum. Guntur Romli yakin OCCRP miliki bukti kuat menghadapi publikasinya.
“Karena itu, bagi kami, laporan itu bisa jadi menjadi petunjuk bagi KPK dan juga penegak-penegak hukum lainnya, seperti polisi kemudian kejaksaan untuk memeriksa Jokowi lalu keluarganya,” kata Guntur ketika dihubungi, Rabu (1/1/2025).
Menurutnya, Jokowi sanggup diperiksa sebagaimana yang digunakan pernah disampaikan oleh ekonom mendiang Faisal Basri terkait dugaan ekspor ilegal biji nikel yang mana merugikan negara sampai beratus-ratus triliun. “Juga laporan Ubedilah Badrun Dosen UNJ terkait dugaan korupsi, kolusi juga nepotisme (KKN) dinasti Jokowi,” kata Guntur.
Sebagai organisasi ternama di dalam dunia, Guntur meyakini OCCRP memiliki bukti yang tersebut kuat untuk memasukkan Jokowi sebagai salah orang pemimpin terkorup pada dunia. Menurutnya, KPK bisa saja bekerja mirip dengan OCCRP untuk menyelidiki dan juga memeriksa Jokowi juga keluarganya.
“Ini yang seharusnya dikejar oleh KPK, akibat pastinya ada korupsi kemudian kerugian besar keuangan negara pada tindakan hukum ini, bukanlah mengkriminalisasi Sekjen PDI Perjuangan yang digunakan tidak pejabat publik/negara dan juga tiada pernah merugikan keuangan negara sepeser pun,” kata Guntur.
Sebelumnya, Jokowi menilai publikasi finalis kejahatan terorganisir juga korupsi 2024 oleh OCCRP yang tersebut memasukkan namanya merupakan bentuk tuduhan jahat. Jokowi pun bertanya balik, apa yang tersebut sudah ada beliau korupsi selama ini.
“Yang dikorupsi apa? Ya dibuktikan, apa?” kata Jokowi di tempat kediamannya di dalam Sumber, Banjarsari, Daerah Perkotaan Solo, Selasa (31/12/2024).
Saat disinggung publikasi itu terkait tudingan yang digunakan bermuatan politis, ayah Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka ini meminta-minta agar ditanyakan dengan segera untuk yang tersebut menyebabkan pernyataan.
“Orang sanggup memakai kendaraan apa pun, dapat NGO (Non-Governmental Organization), partai, ormas untuk menghasilkan framing jahat, atau tuduhan jahat,” katanya.
