JAKARTA – Dewan Pakar BPIP Area Strategi Kebijakan Luar Negeri Dr Darmansjah Djumala menanggapi langkah WTO terkait gugatan Indonesia di area bidang perdagangan kelapa sawit.
“Keputusan WTO yang meraih kemenangan gugatan Indonesia di area WTO menunjukkan Indonesia tak pernah tunduk pada tekanan urusan politik Uni Eropa pada sengketa dagang kelapa sawit. Hal itu membuktikan juga forum perdagangan multilateral WTO taat hukum di menyelesaikan sengketa dagang sesuai dengan fatsunnya, rule-based approach. Ini adalah preseden bagus bagi Indonesia jikalau kita bersengketa lagi dengan negara anggota untuk komoditas lain,” ujar Djumala, Senin, 20 Januari 2025.
Sebelumnya diberitakan, Panel Organisasi Perdagangan Dunia, WTO (World Trade Organization) pada 17 Januari lalu memutuskan kebijakan Uni Eropa (UE) berhadapan dengan minyak sawit serta biofuel berbasis flora sawit adalah praktik diskriminasi.
Sebelumnya, UE membatasi penyelenggaraan material dasar kelapa sawit untuk biofuel sehingga merugikan Indonesia sebagai salah satu pengekspor sawit terbesar di dalam dunia.
Djumala yang digunakan pernah bertugas pada PTRI Jenewa, Swiss, menangani isu-isu perdagangan internasional di area WTO selama ini UE menuduh sawit Indonesia bukan memenuhi standar kondisi tubuh akibat kadar lemak juga kolesterolnya tinggi.
UE juga menuduh pengembangan perkebunan sawit Indonesia tidaklah memenuhi standar lingkungan hidup.
Menurut Djumala, tuduhan UE yang disebutkan bukanlah semata akibat alasan kemampuan fisik serta lingkungan hidup. “Tapi, lebih banyak kritis dari itu, kebijakan UE lebih lanjut bermotifkan urusan politik perdagangan. UE sejak 2003 mulai menerapkan kebijakan renewable energy dengan menggunakan minyak nabati untuk produksi biofuel, yaitu rapeseed dan juga bunga matahari,” ujarnya.
Dalam hitungan ekonomi, ternyata sebagai material dasar pembuatan biofuel, rapeseed, lalu bunga matahari lebih tinggi mahal dari kelapa sawit. Hal ini akan menurunkan daya saing rapeseed lalu bunga matahari terhadap kelapa sawit.
Dia menuturkan oleh sebab itu kalah bersaing dengan sawit Indonesia dan juga untuk melindungi petani rapeseed kemudian bunga matahari, UE menerapkan kebijakan diskriminatif dengan membatasi pengaplikasian sawit sebagai substansi dasar biofuel.
