SOLO – Nama Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) kerap dibawa-bawa pada tindakan hukum pagar laut di dalam perairan Tangerang. Banyak pihak menyatakan pagar laut terpasang pada era kepemimpinan Jokowi.
Menurut Jokowi, yang digunakan penting adalah proses legalnya atau prosedur legalnya dilalui betul atau tidaklah untuk Sertifikat Hak Milik (SHM) atau HGB di dalam kementerian.
“Proses dilalui dengan baik atau tidak. Tak semata-mata di dalam Tangerang, Bekasi, Sidoarjo, yang digunakan paling penting cek,” ujar Jokowi di dalam Solo, Hari Jumat (24/1/2025).
Menteri Kelautan kemudian Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengakui kerap mendapat pertanyaan persoalan siapa sosok pemilik pagar laut sepanjang lebih tinggi dari 30 km di area perairan Tangerang. Kepolisian pada waktu ini masih melakukan penyidikan melawan keberadaan pagar laut tersebut.
Pihaknya telah lama mengantongi sosok yang tersebut mendalangi pagar laut. Hanya, ia tak mengungkapkannya lantaran masih perlu klarifikasi.
“Ya, memang benar tuntutan dari penduduk inginnya hari ini diusut, disegel, besok juga dengan segera ketahuan, tapi tidaklah mudah juga lantaran kami mendapat beberapa petunjuk,” kata Trenggono di rapat kerja dengan Komisi IV DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/1/2025).
“Tapi tentu kan juga harus dipanggil, ditanya, apakah yang bersangkutan betul melakukan itu kemudian seterusnya,” sambungnya.
Menurut dia, permintaan keterangan itu menjadi bagian penting, apalagi KKP mempunyai keterbatasan pada pengawasan ruang laut.
Baca Juga: SCOPE: Pagar Bambu dalam Perairan Tangerang yang Bikin Gaduh
