JAKARTA – pemerintahan semakin serius di melindungi anak-anak dari ancaman digital. Menteri Komunikasi juga Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan bahwa pemblokiran konten negatif cuma tidaklah cukup.
Menkomdigi menyatakan diperlukan regulasi yang mana lebih besar kuat agar ruang digital menjadi tempat yang digunakan aman bagi generasi muda. Hal ini diungkapkan pada Orasi Ilmiah pada Sidang Terbuka Dies Natalis ke-75 Universitas Indonesia (UI) dalam Balai Sidang UI, Depok.
Meutya Hafid menekankan bahwa proteksi anak pada dunia digital bukan dapat belaka mengandalkan teknologi pemblokiran. Menurutnya, pendekatan ini seperti permainan kucing-kucingan dengan pelaku kejahatan digital yang setiap saat mencari cara baru untuk menghindari pengawasan.
Untuk mengatasi kesulitan ini, pemerintah mulai menerapkan Sistem Kepatuhan Moderasi Konten (SAMAN) yang berlaku mulai Februari ini. Menkomdigi menegaskan bahwa aturan ini akan memverifikasi wadah digital bertanggung jawab di mengawasi kontennya.
Jika jaringan tak menghapus konten pornografi anak di waktu 1×4 jam pasca diberikan peringatan, maka mereka akan dikenakan sanksi tegas. Selain langkah teknologi, pemerintah juga meningkatkan kekuatan regulasi dengan menyusun aturan turunan dari UU ITE lalu UU PDP.
“Presiden telah terjadi menegaskan ini sebagai prioritas nasional. Saya pastikan aturan turunannya harus selesai 1-2 bulan,” ujar Menkomdigi pada keterangan resmi.
Pemerintah menegaskan bahwa pengamanan anak di area ruang digital tidak sekadar wacana, melainkan langkah nyata yang tersebut segera diterapkan demi masa depan yang dimaksud lebih lanjut aman bagi generasipenerusbangsa.
