JAKARTA – Diskusi Komunikasi Jasa Konstruksi Indonesia (FKJKI) menyampaikan rekomendasi strategis terhadap pemerintah terkait kebijakan efisiensi anggaran yang tersebut berada dalam diambil. Ketua FJKKI, Andi Rukman Karumpa menekankan, pentingnya menjaga keberlanjutan proyek strategis, khususnya yang mana telah lama berjalan agar tidaklah mangkrak.
“Pemerintah harus memverifikasi proyek-proyek yang dimaksud sudah ada berjalan bukan tertahan akibat efisiensi anggaran. Ini adalah penting untuk menjaga peningkatan ekonomi dan juga mempercepat konstruksi infrastruktur yang digunakan menjadi fondasi perkembangan nasional,” ujar Andi pada waktu pembentukan Wadah Komunikasi Jasa Konstruksi Indonesia (FKJKI) di dalam kantor sekretariat DPN Inkindo, Jakarta, Kamis (7/2/2025).
FKJKI, lanjut Andi, juga mengusulkan relaksasi regulasi untuk mempermudah akses pendanaan kemudian perizinan proyek infrastruktur . Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) itu meyakini langkah ini akan menyokong percepatan pembangunan yang dimaksud lebih banyak efisien di area berada dalam situasi dunia usaha yang dimaksud penuh tantangan.
“FKJKI juga berharap pemerintah menegaskan keberlanjutan proyek area dengan memacu pemerintah area tetap memperlihatkan mengalokasikan anggaran pembangunan,” lanjut Andi.
Selain itu Andi menekankan, pentingnya memverifikasi keberlanjutan proyek pada daerah. Ia berharap pemerintah pusat mengupayakan pemerintah wilayah masih mengalokasikan anggaran pembangunan, meskipun ada kebijakan efisiensi.
“Jangan sampai pembangunan di tempat tempat terhambat,” tambahnya.
Andi menyampaikan pelaku perniagaan sektor proyek konstruksi mempunyai komitmen penuh pada mengupayakan upaya pemerintah mencapai swasembada pangan. Andi menyampaikan UMKM sektor proyek konstruksi juga siap berperan berpartisipasi di menjalankan pekerjaan untuk pengerjaan maupun perbaikan infrastruktur sekolah maupun layanan kesehatan.
“Dalam rangka swasembada pangan, berbagai pekerjaan-pekerjaan irigasi yang dimaksud harus dibangun teman-teman pelaku UMKM seperti infrastruktur sekolah hingga sarana kesehatan,” kata Andi.
Tidak belaka memberikan masukan terhadap pemerintah, sambung Andi, FKJKI juga meminta perusahaan proses pembuatan untuk beradaptasi dengan melakukan efisiensi internal. Salah satu langkah yang dimaksud diusulkan adalah melalui pelatihan juga sertifikasi guna meningkatkan daya saing anggota di proyek swasta maupun internasional.
