SURABAYA – Menjelang peresmian Danantara pada 24 Februari 2025, super holding BUMN ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi juga daya saing sektor ekonomi nasional, mirip dengan model Temasek Holdings di area Singapura. Danantara akan segera mengurus aset tujuh BUMN besar dengan nilai total Rp14.715 triliun.
Pengamat Hukum juga Pembangunan, Hardjuno Wiwoho mengingatkan, prospek risiko yang mana bisa saja muncul, teristimewa apabila mengamati pengalaman buruk skandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia ( BLBI ) pada krisis perekonomian 1998.
Meskipun pembentukan Danantara mengakibatkan harapan baru bagi pengelolaan aset negara, namun pengalaman traumatis BLBI menunjukkan bahwa pengawasan ketat harus menjadi prioritas utama.
“Dalam perkara BLBI, kita meninjau bagaimana dana negara dapat disalahgunakan akibat lemahnya pengawasan kemudian intervensi kebijakan pemerintah yang dimaksud kuat. Jika Danantara tidak ada dikelola dengan transparansi serta akuntabilitas tinggi, ada risiko skenario mirip terjadi,” ujar Hardjuno dalam Surabaya, Kamis (20/2/2025).
Dalam skema BLBI, pemerintah mengucurkan Rp144,5 triliun untuk menyelamatkan bank-bank yang mana terdampak krisis. Sayangnya, dana yang disebutkan berbagai yang digunakan tidak ada kembali ke negara akibat penyalahgunaan oleh bankir kemudian konglomerat yang digunakan memiliki hubungan dengan elite politik.
Hardjuno menilai bahwa skenario sama dapat terjadi pada Danantara apabila tiada ada mekanisme yang jelas pada pengelolaan lalu pelaporan keuangan holding tersebut. Hardjuno mencontohkan, bahwa model Temasek Holdings di tempat Singapura lalu Khazanah di dalam Negara Malaysia menunjukkan bagaimana pengelolaan aset negara yang transparan dan juga independen dapat menggalakkan kegiatan ekonomi nasional.
Namun Ia juga mengingatkan bahwa pengalaman Tanah Melayu dengan 1MDB menjadi contoh bagaimana kesalahan pada tata kelola dapat berujung pada skandal keuangan berskala besar. “Kasus 1MDB menjadi pelajaran bahwa apabila ada intervensi urusan politik kemudian kurangnya pengawasan, holding pembangunan ekonomi negara justru bisa saja menjadi beban kegiatan ekonomi yang mana berlarut-larut,” tambahnya.
Selain tantangan tata kelola, kebijakan efisiensi yang digunakan diterapkan untuk membiayai kegiatan seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) juga mendapat sorotan. Menurut Hardjuno, apabila efisiensi ini dilaksanakan dengan memangkas anggaran sektor lain, kesejahteraan penduduk dalam luar penerima faedah MBG mampu terancam.
“Perlu kajian lebih tinggi di terkait dampak pemangkasan anggaran terhadap sektor kesehatan, pendidikan, juga infrastruktur. Jangan sampai demi satu acara unggulan, sektor lain justru dikorbankan,” ujarnya.
