JAKARTA – Inisiatif Kartu Indonesia Optimal ( KIS ) yang digunakan dicanangkan pemerintahan Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) melalui Badan Penyelenggara Pemastian Sosial (BPJS) Bidang Kesehatan telah lama dirasakan manfaatnya. Hingga 31 Desember 2023, sebanyak 267 jiwa atau 95 persen dari total penduduk Indonesia menjadi kontestan JKN-KIS.
Saat melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking Gedung BPJS Kesejahteraan di tempat Kawasan Ibu Daerah Perkotaan Nusantara (IKN), Kota Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, Jumat, 1 Maret 2024, Presiden Jokowi menyoroti faktor yang menyebabkan BPJS Bidang Kesehatan dapat berjalan dengan baik pada Indonesia dibandingkan dengan sistem kebugaran di dalam Amerika Serikat (AS).
“Di di sini menurut saya pertama, ada rujukan puskesmas. Di Amerika nggak ada puskesmas, secara langsung ke rumah sakit sehingga beban semuanya dengan segera ke rumah sakit. Di di lokasi ini masih ditahan di tempat puskesmas , baru kalau (sakit) yang berat masuk ke rumah sakit,” ucap Presiden Jokowi.
Sejak awal, KIS yang tersebut diperkenalkan pada 3 November 2014 sebagai realisasi janji kampanye itu telah dilakukan menjadi perhatian khusus Presiden Jokowi untuk penduduk Indonesia agar semakin mudah mengakses layanan kesehatan.
“Kita harus bekerja keras untuk memverifikasi distribusi Kartu Indonesia Seimbang sanggup tambahan merata sehingga seluruh warga sanggup mendapatkan akses di tempat bidang kondisi tubuh dan juga menegaskan rakyat yang dimaksud telah mempunyai Kartu Indonesia Baik mendapatkan pelayanan kondisi tubuh yang sesuai standar dan juga berkualitas,” ujar Jokowi, disitir dari laman setneg.go.id, Selasa (1/10/2024).
Tidak lupa, Jokowi mengundang pemerintah wilayah bersinergi dan juga berperan terlibat di upaya pemerintah untuk memenuhi salah satu keperluan mendasar rakyat Indonesia, yakni jaminan serta pelayanan kesehatan. Tak segan Jokowi memberikan peringatan keras juga sanksi terhadap rumah sakit yang tersebut memungut biaya bagi penduduk pemegang KIS pada waktu ingin mengakses layanan kesehatan.
“Kalau ada rumah sakit yang mana memungut bayar ini akan saya cek bisa jadi saya copot kepala rumah sakitnya, sanggup dokternya. Karena itu, sebenarnya juga bayar tapi yang digunakan bayar pemerintah,” kata Jokowi ketika membagikan KIS di tempat Terminal Soasio, Kecamatan Galela, Wilayah Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, pada 6 April 2016.
Jokowi berkali-kali berpesan terhadap jajarannya agar tidaklah mempersulit publik yang dimaksud ingin mendapatkan pelayanan kesehatan, khususnya bagi pemegang KIS. “Nah ini yang mana paling penting. Saya sebetulnya cuma dua, rakyat itu kalau ingin mendapatkan pelayanan kondisi tubuh jangan dihambat. Yang kedua, rakyat kalau ingin mendapatkan pelayanan kemampuan fisik juga jangan dipersulit. Saya hanya sekali minta itu saja, kok,” katanya.
Bahkan, ketika pandemi pandemi Covid-19 pelayanan KIS pun tetap saja maksimal untuk penduduk kurang mampu. Apalagi, pandemi pandemi Covid-19 telah terjadi merusak tatanan kondisi tubuh tak cuma Indonesia, tetapi juga dunia. pemerintahan kala itu pun melakukan pengembangan layanan kesehatan, salah satunya lewat digital sehingga akses layanan kemampuan fisik tetap saja terjangkau masyarakat.
