JAKARTA – Indonesia membutuhkan yang digunakan namanya konektivitas digital untuk menghubungkan dari satu pulau ke pulau yang dimaksud lain, satu provinsi ke provinsi yang digunakan lain, satu tempat ke area yang digunakan lain. Menjadi perhatian Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melakukan percepatan perubahan digital nasional dengan mengedepankan percepatan perluasan akses internet serta peningkatan infrastruktur digital , khususnya di tempat wilayah Terdepan, Terpencil, serta Terluar (3T).
Upaya pemerintahan Jokowi pada mengikis kesenjangan akses internet pada Indonesia lewat berbagai acara pada Kementerian Komunikasi juga Informatika (Kemenkominfo) diakui oleh Direktur PoliEco Digital Insights Institute (PEDAS) Anthony Leong.
Ia menilai, kinerja pemerintahan Jokowi untuk memangkas kesenjangan akses internet melalui Kemenkominfo sangat baik. “Ya tentunya kinerja Pak Jokowi sudah ada sangat luar biasa, sangat baik (dalam memangkas kesenjangan akses internet pada Indonesia),” kata Anthony ketika dihubungi, Rabu (2/10/2024).
Sedianya, pemerintahan melalui Kemenkominfo sudah melakukan sebagian upaya untuk mengikis kesenjangan akses internet. Salah satunya, melalui acara Kemenkominfo seperti penyelenggaraan infrastruktrur sebagai Base Transreceiver Station (BTS) di area wilayah 3T, penggelaran jaringan kabel serat optik palapa ring, hingga peluncuran Satelit Multifungsi SATRIA-1.
Dengan upaya itu, terbukti tingkat penetrasi internet di dalam Tanah Air terus naik hingga mencapai 79,5% dari populasi nasional. Selain itu koneksi 4G juga telah mencakup 97,42% wilayah pemukiman, sementara koneksi 5G baru mencakup 3,53% wilayah pemukiman dalam indonesia.
Kendati demikian, Anthony menilai, pemerintah masih perlu meningkatkan pembagian merata akses internet, khususnya di dalam wilayah tertinggal, terdepan kemudian terluar (3T). Menururnya, pembangunan akses internet tak dijalankan cuma dalam Pulau Jawa.
“Tentunya harus dalam kota-kota terpencil, Indonesia Timur dan juga sebagainya. Dan ini tentunya menjadi PR besar kita bagaimana pemerataan, aksesibilitas, juga juga kompetensi yang dimaksud harus dimiliki oleh publik pada Indonesia Timur, publik yang dimaksud dalam kota terpencil, 3T khususnya itu harus tambahan merata juga,” tutur Anthony.
Selain Pemerintah, Anthony menilai, rakyat sipil juga memiliki tanggung jawab untuk melakukan literasi pemanfaatan internet. Dengan sinergi itu Ia meyakini, cita-cita Indonesia Emas 2045 sanggup dapat tercapai.
“Dan ini tugas pemerintah dan juga tugas civil society, tugas masyarakat, kita sama-sama bahwa harus mencapai bagaimana Indonesia Emas 2045 tentunya perlu punya aksesibilitas dan juga internet yang mana komprehensif, luar biasa,” ucap Anthony.
