JAKARTA – Rencana pemerintah untuk terus memperluas jaringan gas bumi agar pemanfaatan gas bumi makin meluas dinilai akan segera menguntungkan pemerintahan Prabowo-Gibran. Membesarnya pemakaian gas akan memangkas impor energi yang mana selama ini terus-menerus membebani APBN.
Pakar Kebijakan Energi, Iwa Garniwa, menyatakan gas bumi merupakan jawaban melawan persoalan impor migas yang dimaksud ketika ini masih terjadi. Ketersediaan dan juga peluang cadangan energi fosil paling bersih ini di dalam Indonesia sangat besar sehingga akan mubazir jikalau bukan dioptimalkan penggunaannya.
“Pemerintah termasuk peran BUMN seperti Pertamina grup harus dimaksimalkan (untuk peningkatan infrastruktur kemudian jaringan gas bumi). Ditambah lagi jikalau blok-blok migas seperti Masela bisa saja segera diselesaikan. Ketika blok Masela sudah ada berproduksi, baik gas maupun kondensatnya yang tinggi bisa saja disalurkan untuk penuhi keperluan industri,” ujar dia, Kamis (17/10/2024).
Selain industri, pengerjaan jaringan gas untuk Rumah Tangga juga akan menjadi kunci pemerintahan baru untuk memangkas impor LPG yang digunakan selama ini berbagai mengabiskan uang subsidi.
“Gas bumi, lanjut Iwa, akan berperan besar untuk mengempiskan impor LPG yang tersebut sejauh ini masih mendominasi permintaan materi bakar rumah tangga. Karena itu peran pemerintah di menghasilkan kebijakan yang dimaksud pro pemakaian gas alam sangat dibutuhkan. Sehingga kita tiada over supply gas.
“Harus dibangun transmisi gas sebagai backbone atau tulang punggung. Kedua, pemanfaatkan gas alam untuk gas kota. Jadi dua kegiatan itu yang harus dikerjakan oleh pemerintahan Probowo-Gibran,” jelasnya.
Di sisi lain, Iwa menjelaskan, ketika infrastruktur ditingkatkan maka akan semakin membuka jalan untuk optimalisasi gas bumi bagi permintaan lainnya yaitu transportasi. ”Nah jalan mengundurkan diri dari kedua adalah mengonversi pemakaian BBM (Bahan Bakar Minyak) ke gas (BBG). Kalau kita konversikan 250 ribu BPH (Barel per Hari) ke gas maka akan saling menutupi. Jadi inisiatif pemerintahan ke depan yang mana paling penting terkait energi adalah konversi BBM ke gas. Ada contoh negara yang mana berhasil misalnya Korea Selatan,” Iwa memaparkan.
Sebab impor LPG lalu impor BBM yang tersebut kebutuhannya terus meningkat akan menjadi tantangan terbesar pada upaya merancang kemandirian kemudian ketahanan energi nasional. Sedangkan pada pada waktu yang dimaksud serupa terdapat gas bumi di area di negeri yang tersebut sanggup dioptimalkan.
”Jadi kita lihat dulu persoalan energi kita. Kalau BBM kita impornya masih tinggi sampai 1 jt BPH, sedangkan produksi sendiri belaka 600 ribu BPH. Padahal keperluan BBM kita 1,6 jt BPH,” tegasnya.
