JAKARTA – Ketua MPR Ahmad Muzani menyambut baik langkah Presiden Prabowo Subianto yang mana menghapus utang macet bagi pelaku UMKM, petani hingga nelayan. Keputusan Presiden Prabowo yang dimaksud dinilai sebagai terobosan yang mana luar biasa.
“Saya kira itu sebuah terobosan yang tersebut luar biasa kemudian bagi kami itu sangat membantu rakyat dan juga penduduk yang dimaksud terbebani akibat utang yang mana berkepanjangan dengan bank,” kata Muzani di tempat Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (6/11/2024).
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra itu berharap dengan diterbitkannya Peraturan pemerintahan (PP) Nomor 47 yang disebutkan akan menghasilkan ekonomi tingkat bawah semakin tambahan baik. “Mudah-mudahan dengan begitu maka semangat yang diharapkan untuk meningkat bagi dunia usaha tingkat bawah bisa saja lebih banyak baik lagi,” ungkapnya.
Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyetujui secara resmi peraturan pemerintah tentang penghapusan utang macet untuk Usaha Mikro, Kecil, kemudian Menengah di bidang pertanian, perkebunan peternakan, perikanan lalu kelautan, dan juga UMKM lainnya. Penandatanganan PP yang disebutkan Prabowo lakukan di tempat Istana Merdeka, Ibukota Indonesia pada Selasa, 5 November 2024.
“Setelah mendengar saran serta aspirasi berbagai pihak khususnya dari kelompok-kelompok tani kemudian nelayan seluruh Indonesia, pada hari ini Selasa, 5 November 2024, saya akan mengesahkan PP Nomor 47 Tahun 2024 tanggal 5 November 2024 tentang penghapusan utang macet untuk Usaha Mikro, Kecil, lalu Menengah di bidang pertanian perkebunan peternakan perikanan dan juga kelautan, juga UMKM lainnya,” kata Prabowo pada Istana Merdeka, Jakarta, Selasa 5 November 2024.
Dengan ditandatanganinya PP tersebut, Prabowo berharap dapat membantu para produsen yang digunakan bekerja dalam bidang pertanian, UMKM, juga nelayan. “Mereka dapat meneruskan usaha-usaha mereka, lalu merekan bisa jadi tambahan berdaya guna untuk bangsa kemudian negara,” kata Prabowo.
Prabowo menjelaskan, tentang hal-hal yang digunakan teknis, persyaratan yang digunakan dipenuhi akan ditindaklanjuti kementerian maupun lembaga terkait.
