Dibayangi Ancaman Perang Dagang Baru, Biden serta Xi Jinping Berkumpul

JAKARTA – Pertemuan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden juga Presiden China Xi Jinping diperkirakan akan menjadi tatap muka terakhir selama masa jabatan Biden. Sementara, Beijing bersiap menghadapi kepemimpinan Presiden terpilih Donald Trump di dalam Washington.
Kedua pemimpin ini mengunjungi konferensi para kepala negara kelompok Kerjasama Perekonomian Asia Pasifik (APEC) dalam Lima, Peru, yang dimaksud dimulai pada hari hari terakhir pekan (15/11). Pertemuan hari Hari Sabtu (16/11) menjadi pertemuan ketiga kalinya bagi keduanya bertemu secara secara langsung sejak Biden menjabat.
Hubungan antara China juga AS, negara adidaya paling penting dalam dunia terus memburuk selama masa jabatan pertama Trump sebagai presiden, ketika ia memulai peperangan dagang dengan Beijing. Namun, hubungan menjadi semakin tegang pada empat tahun terakhir pemerintahan Biden dengan berbagai hambatan mulai dari konflik dagang hingga TikTok.
Pada 2023, Meksiko mengambil alih kedudukan China sebagai mitra dagang terbesar Negeri Paman Sam untuk pertama kalinya pada 20 tahun terakhir seiring memburuknya hubungan ekonomi. Meski begitu, Biden masih mencoba mempertahankan hubungan stabil dengan Beijing.
Melansir dari Aljazeera, penasihat Keselamatan Nasional Negeri Paman Sam Jake Sullivan mengatakan, mendekati rapat di dalam Lima, Peru, Xi serta Biden akan mendiskusikan transisi Gedung Putih dan juga perlunya sikap tenang dari kedua belah pihak pada periode tersebut.
Dalam kampanye pemilihan presiden Amerika Serikat tahun ini, Trump sudah mengancam akan memberlakukan tarif 60% untuk semua impor China ke AS. Berikut ilustrasi bagaimana hubungan AS-China terus memburuk di area bawah kepemimpinan Biden dan juga apa yang dimaksud akan terjadi di tempat bawah kepemimpinan Trump 2.0 .
Trump, pada masa pemerintahan pertama, memulai peperangan dagang dengan China setelahnya menyalahkan Beijing menghadapi praktik-praktik perdagangan yang tersebut dianggap tak adil, menurutnya berkontribusi pada defisit perdagangan yang dimaksud besar serta menguntungkan China. Praktik-praktik tersebut, menurut AS, termasuk kerja paksa, pencurian kekayaan intelektual, juga nilai tukar rendah yang dimaksud tiada adil yang mana merugikan produsen AS. China pun telah terjadi lama membantah tuduhan-tuduhan ini.
Sejak Januari 2018, pemerintahan Trump memberlakukan tarif yang tersebut tambahan tinggi untuk impor China dengan tarif antara 10-25% di area bawah Pasal 301 Undang-Undang Perdagangan. Beijing menuduh Washington melakukan proteksionisme nasionalis kemudian membalas dengan tarif yang mana lebih besar tinggi pada impor AS.
Namun, mendekati akhir masa jabatan pertama Trump, kedua negara menyetujui sebuah kesepakatan yang tersebut akan menciptakan Washington mengempiskan tarif pada beberapa barang. Sebagai gantinya, China berikrar untuk meningkatkan hak kekayaan intelektual lalu juga membeli tambahan barang Amerika Serikat senilai USD200 miliar pada menghadapi level tahun 2017 pada akhir 2021.






