JAKARTA – Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) Abdul Kadir Karding sama-sama Menteri Imigrasi kemudian Pemasyarakatan Agus Andrianto setuju meningkatkan kekuatan proteksi bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI). Termasuk upaya pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
Hal itu terungkap pada pertemuan keduanya pada Gedung Kementerian Imigrasi juga Pemasyarakatan. Dalam konferensi tersebut, kedua menteri mengeksplorasi penguatan pengamanan bagi PMI dan juga langkah pencegahan TPPO.
Menteri Agus Andrianto menegaskan pentingnya peran PMI sebagai aset bangsa yang mana signifikan. “PMI adalah pahlawan devisa yang digunakan menyumbang devisa terbesar kedua setelahnya migas. Kami setuju membantu Kementerian PPMI pada memberikan pengamanan maksimal, termasuk menghindari warga negara menjadi korban TPPO,” ungkap Agus, Rabu (19/11/2024).
Sebagai langkah awal, kedua kementerian setuju untuk segera menyusun nota kesepahaman (MoU) guna menguatkan koordinasi dan juga implementasi pemeliharaan PMI.
Agus Andrianto menyoroti tantangan besar pada mengawasi jalur gelap yang kerap dimanfaatkan jaringan TPPO. “Wilayah Indonesia yang digunakan luas dengan banyak pintu masuk memerlukan pengawasan ekstra. Kami akan bekerja serupa dengan TNI serta Polri untuk meminimalkan jalur gelap ini,” jelasnya.
Menurut Agus, jalur gelap paling sejumlah ditemukan di dalam wilayah Kalimantan melalui darat, Kepulauan Riau melalui laut, dan juga beberapa bandara internasional seperti Soekarno-Hatta, Kualanamu, kemudian Juanda. “Ini menjadi perhatian penting kami. Penguasaan pengawasan pada perbatasan adalah kunci untuk mengatasi kesulitan ini,” tambah Agus.
Menteri Abdul Kadir Karding menyambut baik kerja mirip ini, khususnya di menghadapi eksploitasi terhadap PMI yang digunakan berangkat secara nonprosedural.
“MoU ini nantinya akan mencakup paspor dengan kode khusus untuk PMI, juga integrasi data perlintasan PMI ke pada sistem kami, yaitu SISKOP2MI. Langkah ini penting untuk menghurangi risiko eksploitasi kemudian meningkatkan pengawasan,” ujarnya.
Kerja identik antara Kementerian PPMI kemudian Kementerian Imigrasi diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi pengamanan PMI sekaligus menggalang perkembangan dunia usaha nasional. Sebagai pahlawan devisa, sumbangan PMI sangat penting di mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
Dengan langkah konkret seperti integrasi data, pengawasan perbatasan, lalu pencegahan eksploitasi, pemerintah optimis dapat meningkatkan kesejahteraan PMI sekaligus menjaga martabat merekan pada kancah internasional.
