Antisipasi Lonjakan Transaksi Nontunai Nataru 2024/2025, Jaringan Pembayaran Nasional Buka Posko 24 jam
JAKARTA – Menyambut momen liburan Natal 2024 kemudian Tahun Baru 2025 , bidang keuangan bersiap menghadapi lonjakan operasi keuangan baik tunai maupun digital. Bank Indonesia memproyeksikan keperluan uang tunai sebesar Rp133,7 triliun, meningkat 2,56% dibandingkan periode yang digunakan sebanding tahun sebelumnya. Sementara itu, tren pembayaran digital juga diperkirakan melonjak signifikan, didorong oleh lebih lanjut dari 110 jt orang yang mana akan melakukan perjalanan selama periode tersebut.
Mengantisipasi peningkatan aktivitas ini, pelaku sektor pembayaran, termasuk PT Jalin Pembayaran Nusantara, mempersiapkan infrastruktur untuk meyakinkan kelancaran transaksi. Jalin, dengan anggota lapangan usaha perbankan juga fintech, mendirikan posko operasional bergerak mulai 23 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025 guna mengawasi jaringan kegiatan digital dan juga ATM di tempat seluruh Indonesia.
“Kami telah terjadi menyiagakan personel 24/7 untuk melakukan konfirmasi kelancaran operasional, khususnya pada tanggal-tanggal dengan kemungkinan kegiatan tertinggi,” kata Argabudhy Sasrawiguna, Direktur Operasional Jalin. Langkah ini melibatkan lebih besar dari 80 institusi keuangan yang dimaksud tergabung pada jaringan pembayaran nasional.
Sebagai pengelola jaringan ATM Link, Jalin mencatatkan peran strategis di menyokong kelancaran kegiatan selama periode puncak ini. Infrastruktur digital yang tersebut dikelola perusahaan telah dilakukan terintegrasi dengan berbagai layanan seperti QRIS, Debit, kemudian Cardless Cash Withdrawal. “Kami optimis, dengan kolaborasi lalu kesiapan infrastruktur, lapangan usaha pembayaran dapat memenuhi keinginan rakyat sekaligus menjaga stabilitas operasional selama Nataru 2024/2025,” tambah Argabudhy.
Lonjakan operasi ini menuntut penguatan infrastruktur teknologi juga keamanan. Ketua Tim Security Teknologi Pusat Pelaporan lalu Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Indarto Prasetyo Bramono, menyoroti risiko meningkatnya operasi mencurigakan selama peak season. “Kami mencatatkan lebih besar dari 121 ribu laporan proses mencurigakan sepanjang 2024, dengan lebih besar dari 21% terkait tindakan hukum penipuan. Periode ini membutuhkan pengawasan ketat dan juga penerapan teknologi deteksi dini untuk menghurangi risiko,” jelasnya.
Kolaborasi lintas sektor juga menjadi sorotan untuk meningkatkan literasi penduduk tentang keamanan siber. Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) mengupayakan edukasi publik untuk melindungi data pribadi lalu menghindari ancaman phishing. “Edukasi adalah langkah strategis untuk menciptakan lingkungan pembayaran yang digunakan aman juga inklusif, khususnya ketika lonjakan transaksi,” ujar Tata Martadinata dari ASPI
