BEIJING – Korporasi induk TikTok , ByteDance yang tersebut berbasis China sedang mengajukan gugatan hukum terhadap undang-undang yang dimaksud memaksanya untuk jual asetnya di tempat Amerika Serikat.
Senator Demokrat Ed Markey serta Senator Republik Rand Paul pada hari Kamis mendesak Presiden Joe Biden untuk menambah masa berlaku batas waktu 19 Januari selama 90 hari bagi ByteDance untuk mengirimkan asetnya ke Amerika Serikat dari untuk menghadapi larangan TikTok.
Mahkamah Agung menyatakan pada hari Rabu bahwa merekan akan mempertimbangkan tantangan hukum terhadap TikTok serta ByteDance, dengan mengajukan permohonan perintah untuk menghentikan larangan atau penjualan.
“Mengingat masa depan undang-undang ini yang mana tiada menentu kemudian konsekuensinya terhadap kebebasan berekspresi, kami mendesak Anda untuk memicu perpanjangan 90 hari sebelum 19 Januari,” tulis para senator untuk Biden.
Para penantang mengajukan banding menghadapi putusan pengadilan yang dimaksud tambahan rendah yang digunakan menguatkan hukum tersebut. TikTok digunakan oleh sekitar 170 jt warga Amerika.
Departemen Kehakiman mengungkapkan bahwa sebagai perusahaan TikTok menyebabkan “ancaman keamanan nasional yang digunakan sangat besar juga mendalam” akibat aksesnya ke beberapa jumlah besar data pengguna Amerika, mulai dari lokasi hingga arahan pribadi, dan juga kemampuannya untuk secara diam-diam memanipulasi konten yang dilihat orang Amerika dalam program tersebut.
Berdasarkan putusan tersebut, seandainya perusahaan menolak, maka TikTok akan dilarang beroperasi di area Negeri Paman Sam tersebut. Chew pada hari hari terakhir pekan menyatakan untuk staf program video yang disebutkan bahwa merekan akan mencoba memohonkan pengadilan untuk menghentikan pemberlakuan hukum tersebut.
“Langkah kami selanjutnya adalah mengajukan putusan pengadilan melawan larangan tersebut, sambil menanti peninjauan oleh Mahkamah Agung AS,” tulis Chew pada memo untuk staf. “Meskipun berita hari ini mengecewakan, yakinlah kami akan melanjutkan perjuangan untuk melindungi kebebasan berbicara di dalam platform digital kami,” tulis Chew, seperti dilansir Global Times.
Media Amerika Serikat The Information juga melaporkan tentang janji direktur utama TikTok untuk menyebabkan hambatan larangan yang dimaksud ke Mahkamah Agung Amerika Serikat dan juga memo internalnya terhadap staf.
