Beijing – Otoritas kejaksaan China berupaya menguatkan pemeliharaan bagi warga lanjut usia (lansia), penyandang disabilitas, juga kelompok rentan lainnya pada litigasi kepentingan umum, demikian ungkap lembaga kejaksaan tertinggi negara yang dimaksud pada Awal Minggu (24/2).
Dalam sebuah konferensi pers, Kejaksaan Agung Rakyat (Supreme People's Procuratorate/SPP) China mengungkapkan di 11 bulan pertama 2024, lembaga-lembaga kejaksaan di dalam seluruh negara itu telah lama menangani 3.318 perkara yang digunakan berkaitan dengan proteksi lansia, penyandang disabilitas, lalu pekerja perempuan, migran dan juga pekerja jenis baru.
SPP menyatakan kejaksaan membidik beberapa kesulitan sosial yang tersebut menonjol serta bidang-bidang utama yang telah lama melanggar kepentingan penduduk seperti diskriminasi ketenagakerjaan terhadap perempuan, lembaga perawatan lansia yang digunakan tak memiliki izin, lalu masalah-masalah terkait dana jaminan kerja bagi penyandang disabilitas.
Menurut SPP, pengamanan hak juga kepentingan kelompok rentan sudah pernah menjadi fokus utama pada litigasi kepentingan umum di tempat China. Lebih dari 140.000 tindakan hukum litigasi kepentingan umum telah lama ditangani pada Januari hingga November tahun lalu.
Selain itu, SPP juga menambahkan bahwa di proses penanganan kasus-kasus yang digunakan menyangkut kepentingan umum, otoritas kejaksaan telah terjadi memprioritaskan masalah-masalah yang berkaitan dengan perasaan khawatir penduduk yang dimaksud mendesak seperti pemeliharaan ekologi, keamanan obat kemudian makanan, proteksi informasi pribadi.serta penggelapan telekomunikasi.
SPP mencatat di 11 bulan pertama tahun lalu, sebanyak 55.000 perkara proteksi ekologi juga sumber daya telah terjadi diselesaikan. Sementara 23.000 perkara yang melibatkan keamanan obat dan juga makanan juga 4.848 perkara terkait pemeliharaan informasi pribadi telah terjadi ditangani.
