JAKARTA – Kemajuan Papua melalui berbagai rencana pembangunan merupakan salah satu fokus utama pemerintah selama 10 tahun terakhir. Hal itu dijalankan di rangka mengatasi ketimpangan wilayah di tempat Indonesia.
Melalui Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) yang mana diturunkan ke rencana aksi bernama Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), pemerintah berupaya menciptakan penyelenggaraan yang digunakan merata juga berkeadilan bagi seluruh masyarakat, khususnya dalam Papua.
Deputi Area Penguraian Lokal Kementerian PPM/Bappenas Tri Dewi Virgiyanti, menegaskan pentingnya kolaborasi kemudian sinkronisasi berbagai acara pemerintah untuk menjamin setiap warga negara mempunyai hak yang identik melawan pembangunan.
Sejak awal RPJMN di dalam 2014, pemerintah telah lama menekankan pada pengerjaan dari pinggiran, dengan fokus pada wilayah timur Indonesia, termasuk Papua.
“Kita mengamati adanya ketimpangan antara wilayah timur lalu barat. Semua berhak menghadapi konstruksi yang digunakan merata dan juga berkeadilan,” ucapannya di Wadah Merdeka Barat (FMB9) dengan tema ’10 Tahun Membangun Papua dengan Pendekatan Indonesia-Sentris’, Hari Senin (14/10).
Sinkronisasi RIPPP dengan RPJMN ini mengarah pada penguatan infrastruktur dasar, layanan sosial, dan juga dukungan untuk perekonomian lokal, di dalam mana dampaknya dapat dirasakan dengan segera oleh masyarakat.
Penguraian Papua melalui RIPPP serta RPJMN dirancang sebagai langkah strategis baik untuk jangka menengah maupun jangka panjang. Dengan RIPPP yang berjangka waktu 20 tahun, pemerintah menetapkan visi pengerjaan yang dimaksud detail di rencana aksi lima tahunan.
Dari 2025 hingga 2029, RPJMN yang akan segera disusun Bappenas guna menjamin keberlanjutan pengerjaan Papua oleh pemerintahan selanjutnya, dengan tetap saja mengedepankan pengerjaan infrastruktur, pengolahan industri, dan juga pemberdayaan penduduk lokal.
