SARAJEVO – Jaksa penuntut Bosnia mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk presiden, perdana menteri, serta Ketua Parlemen Republika Srpska, wilayah yang mana sebagian besar dihuni orang Serbia di area Bosnia juga Herzegovina.
Mereka dituduh sudah melancarkan “serangan terhadap tatanan konstitusional” dengan memberlakukan undang-undang yang mana membatasi operasi lembaga peradilan kemudian penegakan hukum tingkat negara bagian Bosnia.
Setelah pertempuran saudara brutal yang tersebut mengadu domba kelompok etnoreligius dalam wilayah bekas Yugoslavia itu, Bosnia kemudian Herzegovina terbagi menjadi dua entitas yang mana memerintah sendiri, Republika Srpska yang beranggotakan etnis Serbia lalu satu federasi yang digunakan dijalankan orang Bosniak (Muslim Bosnia) lalu Kroasia, pada bawah Perjanjian Dayton 1995 yang dimaksud ditengahi Amerika Serikat (AS).
Sebagai bagian dari pengaturan ini, negara yang disebutkan diperintah oleh presiden yang tersebut beranggotakan tiga orang, seseorang Bosniak, manusia Serbia, lalu individu Kroasia, kemudian mencakup distrik otonom di area persimpangan jalan utama.
Surat perintah penggeledahan dikeluarkan meskipun Banja Luka, pusat administrasi Republika Srpska yang mayoritas penduduknya adalah orang Serbia, tak mengakui kewenangan Kantor Kejaksaan yang berpusat di area Sarajevo.
“Kantor Kejaksaan negara itu mengeluarkan perintah yang dimaksud setelahnya Presiden Serbia Bosnia Milorad Dodik, Pertama Menteri Radovan Viskovic, kemudian Ketua Parlemen Nenad Stevandic gagal menanggapi dua panggilan pemeriksaan,” ungkap laporan televisi Republik Serbia, mengutip pernyataan pemerintah daerah.
Pengadilan yang dimaksud berpusat di dalam Sarajevo bulan lalu menjatuhkan hukuman satu tahun penjara untuk Dodik serta melarangnya memegang jabatan presiden selama enam tahun oleh sebab itu menghalangi tindakan yang mana dibuat pengadilan konstitusi Bosnia juga menentang kewenangan utusan internasional Christian Schmidt.
Schmidt, yang digunakan berkebangsaan Jerman, secara resmi ditugaskan mengawasi pelaksanaan Perjanjian Damai Dayton tahun 1995.
Dodik sendiri tak hadir di vonisnya serta mengumumkan rencana agar Majelis Nasional Republika Srpska menolak putusan pengadilan dan juga melarang penegakan putusan apa pun yang digunakan dibuat badan peradilan negara Bosnia di area wilayahnya.
Anggota parlemen Serbia Bosnia mengesahkan undang-undang yang dimaksud melarang badan peradilan pusat serta polisi beroperasi di dalam Republika Srpska.
