DENPASAR – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian resmi membuka Rapat Kerjasama Nasional (Rakornas) Area Hukum Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Negeri di dalam The Meru Sanur, Perkotaan Denpasar, Bali, Rabu (9/10/2024).
Rakornas ini merupakan inisiatif internal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mengatasi berbagai persoalan hukum yang kerap muncul dalam lingkungan pemerintahan.
Dalam sambutannya, Mendagri menekankan pentingnya peran Biro Hukum pada menyusun kemudian meninjau setiap kebijakan, khususnya yang digunakan berdampak luas bagi masyarakat. Dia mengingatkan semua kebijakan harus melalui peninjauan Biro Hukum untuk menghindari persoalan dalam kemudian hari.
Tito menyoroti banyaknya persoalan hukum yang digunakan ada di dalam lingkungan pemerintahan. Dia terus-menerus mengikuti informasi setiap gugatan yang mana ada di dalam Mahkamah Konstitusi (MK), Pengadilan Negeri (PN), Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), hingga Mahkamah Agung (MA).
“Kita merasa bahwa persoalan hukum di tempat lingkungan pemerintahan ini banyak sekali. Gugatan hampir tiap minggu ada,” ujar Tito.
Mendagri juga membeberkan banyaknya komoditas hukum yang mana dihasilkan oleh kementerian, lembaga, juga pemerintah tempat (Pemda). “(Dari tahun 2020-2024 ada 892 rancangan peraturan area (Perda) yang tersebut diajukan wilayah ke Kemendagri. Sementara Kemendagri menyusun 296 Peraturan Mendagri (Permendagri) serta Instruksi Mendagri ada 138,” sebutnya.
Di sisi lain, rakornas bertujuan meningkatkan kekuatan hubungan personal antar Biro Hukum dari berbagai tingkatan pemerintahan. “Itu yang tersebut nomor satulah sejujurnya targetnya. Emotional bonding. Hubungan personal antara kita komunitas Biro Hukum,” ucapnya.
Sebagai informasi, rakornas ini dihadiri banyak pembicara penting. Mereka yakni Ketua Kamar TUN MA Yulius, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron, kemudian Wakil Ketua Ombudsman Bobby Hamzar Rafinus.
Kemudian, Hakim Agung Kamar TUN MA Yodi Martono Wahyunadi, Direktur Pertimbangan Hukum Jaksa Agung Muda Sektor Perdata dan juga TUN Kejaksaan Agung Sila Haholongan, lalu Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan I Kementerian Hukum serta Hak Asasi Individu (Kemenkumham) Roberia.
