JAKARTA – Menteri Koordinator Budang Politik juga Ketenteraman (Menko Polkam) Budi Gunawan (BG) menyinggung pemberantasan praktik rasuah dalam Finlandia. Menurutnya, pemberantasan korupsi di area sana menggunakan big data untuk mendeteksi pola korupsi. Hal yang disebutkan dapat diterapkan di tempat Indonesia.
Hal yang disebutkan disampaikan BG ketika memberikan sambutan pada Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Harkodia) 2024 pada Gedung Merah Putih KPK, Hari Senin (9/12/2024).
“Pemerintah juga dapat meniru atau kita dapat meniru best practice dari negara lain yang mana telah terjadi terbukti mampu di area pada melakukan pemberantasan korupsi,” kata BG.
“Sebagai contoh di tempat Finlandia, menggunakan big data analytics di dalam pada melakukan deteksi pola korupsi yang dimaksud rutin digunakan, sehingga dapat dilaksanakan policy review untuk menyembunyikan celah-celah tersebut,” sambungnya.
BG melanjutkan, pemerintah juga terus mengupayakan perbaikan pelayanan lewat perubahan digital di reformasi birokrasi.
“Pemerintah memanfaatkan e-government sebagai alat penting untuk menghindari serta memberantas korupsi dengan meningkatkan transparansi, efisiensi, lalu akuntabilitas pada penyelenggaraan pelayanan publik,” tuturnya.
BG menambahkan, penerapan e-budgeting juga dilaksanakan di pengelolaan anggaran negara, baik APBN maupun APBD secara digital. Dengan begitu, pengawasan lebih lanjut mudah. “Pengawasan pemakaian anggaran akan tambahan mudah lalu mengempiskan peluang terjadinya manipulasi,” ucapnya.
