JAKARTA – Pemanfaatan energi terbarukan sebagai sumber penyediaan listrik dapat menjadi salah satu strategi mencapai swasembada energi Indonesia. Saat dilantik menjadi Presiden, Prabowo Subianto menegaskan, Indonesia akan berfokus pada pengelolaan energi terbarukan untuk mencapai swasembada energi sesuai dengan Asta Cita.
Arahan ini menjadi acuan utama penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, khususnya di tempat bidang ketenagalistrikan. Menurut data Kementerian ESDM, kemungkinan energi terbarukan di tempat Indonesia sebesar mencapai 3.686 GW.
Data dari Kementerian ESDM hingga November 2024, menunjukan masih ada sekitar 86 desa yang mana belum memiliki akses listrik. Maka dari itu, perlu didorong penyelenggaraan pembangkit listrik terbarukan sesuai peluang energi setempat kemudian dedieselisasi, pembangunan jaringan distribusi lalu terisolasi juga pengembangan listrik perdesaan.
Penggunaan listrik terbarukan juga dapat mengupayakan penurunan impor energi lalu tercapainya target stok infrastruktur di peningkatan ekonomi. Meningkatnya pemenuhan keperluan listrik per kapita dapat menunjukkan majunya perekonomian suatu negara.
Deputi Sarana dan juga Prasarana Kementerian PPN/Bappenas Ervan Maksum mengatakan, untuk mencapai target transisi energi bukan dapat belaka mengandalkan pembiayaan dari APBN atau APBD saja. Transisi energi pada Indonesia memerlukan pembiayaan alternatif dari sumber-sumber non-pemerintah, serta pelibatan modal swasta untuk mencapai target-target di area sektor ketenagalistrikan.
Untuk itu pemerintah menyiapkan kerangka regulasi dan juga kebijakan untuk memobilisasi pendanaan lalu pembangunan ekonomi swasta tersebut. Sinergi dengan berbagai perusahaan swasta juga lembaga pemilik modal sangat diperlukan.
”Salah satu inisiatif yang tersebut dapat ditawarkan untuk perusahaan adalah pengaplikasian dana environment, sustainability and governance (ESG) yang dimaksud diarahkan untuk menyokong proyek energi terbarukan dalam desa, sebagai kewajiban perusahaan untuk menurunkan emisi karbon dari aktivitas usaha yang mana dilakukan,” katanya pada siaran pers, Akhir Pekan (24/11/2024).
Direktur Ketenagalistrikan, Telekomunikasi, juga Informatika, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Taufiq Hidayat Putra mengatakan, perencanaan sektor ketenagalistrikan di dalam Indonesia mencakup akses listrik yang mana berkualitas. Tidak belaka ke industri, tapi juga untuk seluruh lapisan masyarakat, teristimewa di tempat desa.
Pemerintah Indonesia kemudian seluruh pemangku kepentingan harus bahu-membahu untuk mencapai transisi energi pada sektor ketenagalistrikan. ”Kita harus menggalang saudara-saudari kita yang tersebut berada dalam desa khususnya untuk menikmati listrik yang tersebut bersih, aman dan juga terjangkau dengan prospek energi terbarukan dalam tempat masing-masing,” jelasnya.
Dengan listrik yang mana berkualitas, penduduk desa sanggup menerima berbagai kegunaan di area berbagai bidang, salah satunya modernisasi di aktivitas pertanian atau yang tersebut kerap disebut dengan electrifying agriculture. Sedangkan dalam desa nelayan, akses listrik berkualitas memungkinkan penyediaan cold storage untuk menyimpan hasil tangkapan ikan segar lebih besar lama.
