JAKARTA – Jumlah tenaga kerja yang menjadi korban Pemutusan Hubungan Kerja ( PHK ) terus meningkat. Menurut data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), hingga 28 Oktober 2024, sebanyak 59.796 orang telah terjadi terdampak PHK, dengan konsentrasi terbesar di tempat DKI DKI Jakarta yang tersebut mencapai 14.501 orang, dihadiri oleh Jawa Tengah dengan 11.252 orang serta Banten 10.524 orang.
Penyebabnya pengurangan tenaga kerja di area beberapa sektor sangat beragam. Terbaru, PT Fast Food Indonesia Tbk (FAST), perusahaan nasional pemegang waralaba KFC pada Indonesia, mengumumkan penutupan 47 gerai (6/11), yang digunakan berimbas terhadap efisiensi karyawan sebanyak 2.274 orang.
Tercatat pada laporan keuangan, pada waktu ini ada sebanyak 13.715 karyawan hingga 30 September 2024, dari 15.989 karyawan pada 31 Desember 2023. Pihak manajemen mencatat, kinerja keuangan FAST tertekan lantaran masih pada fase pemulihan dari dampak Covid-19. Selain itu, situasi lingkungan ekonomi yang digunakan memburuk akibat dampak Krisis Timur Tengah.
Fathin adalah salah satu karyawan yang harus kehilangan pekerjaan imbas aksi boikot yang tersebut dilaksanakan banyak masyarakat. Ia mengaku bahwa hasil penjualan perusahaan tempatnya bekerja menurun, sehingga dirinya terpaksa dirumahkan.
“Restoran tutup akibat bukan sanggup menambah masa berlaku kontrak gedung, pemasukan turun,” ujar Fathin, beberapa waktu lalu.
Di berada dalam persaingan dunia kerja yang ketat, Fathin menghadapi kesulitan menemukan pekerjaan baru. ” Saya bukan tahu pasti faktor sulitnya mencari kerja sekarang. Mungkin oleh sebab itu situasi ekonomi yang memang benar lagi sulit di dalam mana-mana. Setelah di-PHK, saya bingung mau kerja apa lagi, sementara keperluan keluarga terus berjalan,” ungkap Fathin.
Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad mengatakan ada beberapa faktor yang tersebut menyokong PHK massal, yaitu pelemahan daya beli penduduk lalu juga aksi boikot.
“Jadi kalau daya beli turun, ini terimbas pada produk-produk lapangan usaha yang tersebut dibeli semakin sedikit,” kata Tauhid di dalam Jakarta, Rabu (23/10).
Sementara itu, Anggota DPR Fraksi PKB, Arzeti Bilbina menekankan, pemerintah lalu DPR sedang berupaya memperluas lapangan kerja sektor formal bagi generasi muda.
“Pemerintah serta DPR harus bekerja sebanding untuk mengantisipasi dampak perekonomian kemudian ketenagakerjaan dari aksi ini,” ujar Arzeti, seraya menyerukan peningkatan dukungan pemerintah melalui insentif pajak bagi perusahaan lokal agar dapat mempertahankan tenaga kerja dalam sedang lesunya ekonomi.
