SEMARANG – Pj Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana menyatakan, pemerintah meneguhkan komitmennya untuk turut berupaya pada memberantas korupsi.
“Komitmen ini menjadi kesempatan yang digunakan penting bagi kami untuk terus melakukan langkah-langkah pencegahan kemudian pemberantasan korupsi di tempat Jawa Tengah,” kata Nana usai membuka rangkaian acara peringatan serius Hari Antikorupsi Sedunia (Harkordia) Provinsi Jawa Tengah tahun 2024 pada Hotel Gumaya, Daerah Perkotaan Semarang pada Selasa (3/12/2024).
Keteguhan komitmen ini, lanjut Nana, dinilai sangat penting. Sebab, tahun ini juga bertepatan dengan adanya kesempatan pilkada serentak. Pada kesempatan ini, para kepala tempat akan dipilih juga lalu diberikan amanah oleh masyarakat, sehingga diharapkan mampu menjaga integritasnya.
Sejauh ini, komitmen eksekutif Provinsi Jawa Tengah pada melawan korupsi telah lama diwujudkan di beberapa hal. Di antaranya pembentukan desa antikorupsi. Jawa Tengah menjadi provinsi pertama di area Indonesia yang tersebut menerapkan replikasi desa antikorupsi.
“Kita telah ada 29 desa antikorupsi yang mana nanti akan kita terus tingkatkan. Kita tambah untuk desa-desa berikutnya, dari kabupaten ke kabupaten,” kata Nana.
Selain itu, pihaknya juga telah terjadi menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Realisasi Pendidikan Antikorupsi dalam Jawa Tengah. Pergub ini dimaksudkan menjadi pedoman di implementasi sekolah antikorupsi dalam Jawa Tengah.
“Ini juga sebagai pedoman untuk para ASN, sehingga Jawa Tengah bisa jadi terhindar dari korupsi,” ucapnya.
Nana menambahkan, komitmen Provinsi Jawa Tengah di melawan korupsi juga sudah mendapatkan penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pada Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2023, Provinsi Jawa Tengah meraih nilai 77,9.
Capaian ini merupakan yang terbaik pada kategori provinsi besar dan juga satu-satunya provinsi di dalam kelompok besar yang digunakan memenuhi kriteria ‘hijau’ pada SPI 2023.
“Ini tentunya akan menambah motivasi kami, untuk terus melakukan upaya pencegahan korupsi di tempat Jawa Tengah, dan juga tambahan kritis pada menjaga integritas,” ucapnya.
