JAKARTA – otoritas Indonesia merancang Sistem Pengetahuan Geospasial yang digunakan kuat, akurat, kemudian akuntabel untuk menggalang target-target pembangunan termasuk Net Zero Emission pada 2060 atau lebih tinggi cepat.
Plt Dirjen Planologi Kehutanan serta Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan juga Kehutanan (KLHK) Herban Heryandana mengungkapkan Indonesia merancang sistem informasi geospasial dengan mengacu terhadap Kerangka Kerja PBB UN IGIF. Menurut Herban, sistem informasi geospasial yang kuat sangat penting untuk menjawab tantangan pembangunan.
“Misalnya green and blue economy seperti Asta Cita Presiden Prabowo,” katanya pada waktu memberi pidato kunci pada sesi diskusi panel bertajuk Advancing Geospatial Information for Enhancing Climate Action Strategies to Achieve Net Zero Emission dalam Paviliun Indonesia pada Forum Perubahan Iklim COP29 UNFCCC pada Baku, Azerbaijan, Kamis, 14 Oktober 2024.
Herban melanjutkan sistem informasi geospasial yang tersebut kuat juga sangat diperlukan untuk mencapai target pengurangan emisi karbon dari sektor kehutanan juga penyelenggaraan lahan (Forestry and Other Land Use/FOLU). Indonesia mencanangkan FOLU Net Sink pada tahun 2030.
“Kita perlu mendirikan sistem monitoring dan juga reporting yang kuat untuk FOLU Net Sink dengan mengintegrasikan berbagai data informasi geospasial seperti citra satelit resolusi tinggi, data tutupan hutan, dan juga data deforestasi lalu degradasi lahan,” katanya.
Terkait hal itu, Kementerian Lingkungan Hidup lalu Kehutanan telah lama memulai pembangunan SIGAP (Sistem Data Geospasial) KLHK, yang dimaksud merupakan sistem penyelenggaraan informasi geospasial tematik, sekaligus sumber data untuk informasi kehutanan.
SIGAP menjalankan 102 informasi geospasial tematik yang tersebut diperoleh dari berbagai sumber, lalu dilengkapi perangkat keamanan juga kerahasiaan data. Selain itu, SIGAP merupakan open source yang dimaksud aksesnya terbuka untuk masyarakat.
Sementara itu Kepala Badan Berita Geospasial (BIG) Prof. Muh Aris Marfai yang tersebut juga menyampaikan pidato kunci pada diskusi yang disebutkan menyatakan pemerintah Indonesia berazam untuk menyediakan data informasi geospasial untuk memperkuat perencanaan lalu pembangunan, termasuk di aksi iklim.
