LONDON – India secara resmi melarang PNS menggunakan alat kecerdasan buatan (AI) seperti Chatbot GPT lalu DeepSeek pada waktu berkerja. Langkah ini diambil untuk melindungi data sensitif pemerintah dari kemungkinan kebocoran atau penyalahgunaan.
Keputusan ini mencerminkan perasaan khawatir global terhadap keamanan data pada pemakaian AI. Tidak belaka India, beberapa negara lain seperti Australia juga Italia juga telah dilakukan memberlakukan pembatasan terhadap DeepSeek oleh sebab itu ketidakjelasan pada cara wadah yang dimaksud menjalankan data pengguna.
Dalam surat edaran yang tersebut dikonfirmasi oleh tiga pejabat kementerian keuangan India, pemerintah menegaskan bahwa pemanfaatan alat Teknologi AI di dalam komputer dan juga perangkat kantor dapat membahayakan kerahasiaan dokumen.
“Telah ditetapkan bahwa perangkat Kecerdasan Buatan kemudian perangkat lunak Teknologi AI (seperti ChatGPT, DeepSeek, lalu lainnya) pada komputer lalu perangkat kantor menyebabkan risiko terhadap kerahasiaan data serta dokumen pemerintah,” ujar penasihat Kementerian Keuangan India, dikutipkan dari Reuters.
Larangan ini tampaknya semata-mata berlaku untuk perangkat yang tersebut digunakan pada pekerjaan resmi dalam kementerian. Namun, belum ada kejelasan apakah aturan sama akan diterapkan pada kementerian lainnya.
Menariknya, langkah ini muncul di area berada dalam kunjungan ketua eksekutif OpenAI, Sam Altman, ke India. Hal ini semakin menyoroti dinamika global pada regulasi AI, pada mana pemerintah berupaya menyeimbangkan khasiat teknologi dengan keamanan data.
Bagaimana kebijakan ini akan berdampak pada adopsi Kecerdasan Buatan di area sektor pemerintahan India masih menjadi pertanyaan besar. Namun, langkah ini menunjukkan bahwa pemeliharaan data tetap memperlihatkan menjadi prioritas utama bagi pemerintah di dalam era digital ini.
