JAKARTA – Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) akan datang mengatur puncak aksi Indonesia Gelap bertepatan dengan pelantikan 481 kepala wilayah terpilih secara serentak dalam Istana Merdeka, Ibukota Pusat, Kamis (20/2/2025) atau besok.
Koordinator Pusat BEM SI Herianto membeberkan tuntutan aksi aliansi BEM SI yang mana terdapat 13 poin bertajuk Indonesia Gelap. Tuntutan itu pada antaranya cabut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran kementerian/lembaga juga pemerintah tempat hingga evaluasi total inisiatif Makan Bergizi Gratis (MBG).
13 Tuntutan Mahasiswa Aksi Indonesia Gelap
1. Cabut Proyek Krusial Nasional (PSN), wujudkan reformasi agraria sejati.
2. Wujudkan sekolah gratis, ilmiah, juga demokratis.
3. Tolak Revisi UU Minerba.
4. Hapuskan multifungsi ABRI.
5. Sahkan RUU Publik Adat.
6. Cabut Inpres No 1 Tahun 2025.
7. Evaluasi total MBG.
8. Realisasikan anggaran tunjangan kinerja (Tukin) dosen.
9. Desak Prabowo keluarkan Perpu perampasan aset.
10. Tolak RUU TNI, Polri, lalu Kejaksaan.
11. Efisiensi Kabinet Merah Putih.
12. Tolak Revisi Peraturan DPR tentang Tata Tertib.
13. Reformasi Polri.
Herianto mengaku kecewa akibat pemerintah bukan menemui massa aksi pada Mulai Pekan (17/2/2025). eksekutif tak mendengar pengumuman peserta didik yang mana turun aksi ke jalan sesuai dengan tajuk Indonesia Gelap.
“Kami sangat kecewa dengan pihak pemerintah yang tiada pernah sebanding sekali mau menemui massa aksi pada menyampaikan poin tuntutan kami,” ujarnya, Rabu (19/2/2025).
“Sikap yang ditunjukkan itu sesuai dengan tajuk aksi kita Indonesia Gelap artinya pemerintah tidaklah mau mendengar akan pencerahan dari rakyat,” tambahnya.
Puncak aksi dijalankan ketika kesempatan yang digunakan tepat agar kepala tempat juga ada beban kemudian tanggung jawab dengan kebijakan prorakyat.
Menurut Herianto, jumlah keseluruhan massa yang tersebut akan turun aksi Indonesia Gelap sangat jauh lebih lanjut besar mengingat tuntutan merek hingga sekarang ini tidaklah mendapatkan respons positif dari pemerintah.
“Kita berharap semoga sebelum hal itu terjadi pemerintah harus segera merespons hal tersebut,” katanya.
