JAKARTA – Istana melalui Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan, Prita Laura mengungkapkan permohonan maaf pemerintah terkait kegaduhan yang terjadi seiring kesulitan publik pada mendapatkan tabung gas LPG 3 kg . Mengingat, pada waktu ini masih banyak keluhan rakyat yang digunakan harus mengantre panjang lalu kelelahan, bahkan hingga menyebabkan korban.
“Izinkan saya menyampaikan suatu sebab ini sangat penting ini sikap pemerintah kami minta maaf betul untuk penduduk yang mana telah begitu sulit untuk mendapatkan tabung LPG bahkan kemudian ada kemudian korban juga kemudian kelelahan kemudian sebagianya, kami minta maaf betul tapi kami benar-benar mendengarkan masukan-masukan dari warga begitu ya juga juga kemudian dari NGO dari pengamat dari media terus kami terima masukannya untuk perbaikan,” ujar Prita pada inisiatif INTERUPSI “Gaduh Gas ‘Melon’, Siapa Tertuduh?” di dalam iNews TV, Kamis (6/2/2025) malam.
Prita juga menekankan pentingnya koordinasi kemudian perbaikan tata kelola di distribusi LPG 3 kg. Meskipun, kata Prita, bahwa aspek teknis pelaksanaan kebijakan ini adalah ranah Kementerian Energi juga Narasumber Daya Mineral (ESDM).
“Nah bicara masalah koordinasi, kembali lagi tadi padahal yang dimaksud tadi disampaikan bahwa koordinasi mengenai perbaikan tata kelola pastinya dilakukan. Ketika bicara teknis lagi-lagi ini ranah Kementerian, kita harus pahami hal yang dimaksud terlebih dahulu,” kata Prita.
Lebih lanjut, Prita menjelaskan bahwa permasalahan harga jual LPG 3 kg yang mana terus naik di dalam pengecer selama ini juga menjadi perhatian pemerintah. Dia mengungkapkan adanya temuan pengecer yang mengedarkan LPG dengan nilai di dalam menghadapi Rp20.000, bahkan dengan tabung yang tersebut tidak ada sesuai beratnya.
“Kami menemukan ada pengecer yang tersebut biasanya beliau membeli tabung gas LPG ia memasarkan dalam melawan Rp20 ribu dan juga kemudian ia membelinya dari seseorang yang mana mengantarkan pakai motor. Dan kami tanyakan tahukah pangkalannya di dalam mana, tiada tahu. Kami tanyakan ketika kemudian jumlahnya diangkut begitu kg-nya kurang dari 3 Kg, lapor nya kemana, tahukah tiada tahu. Ujung-ujungnya kan kita akan menghadapi rakyat miskin rakyat yang digunakan rentan yang digunakan membutuhkan subsidi yang dimaksud yang dimaksud dirugikan. Ruginya bentuknya apa? Ruginya dikurangi jumlah keseluruhan kilogramnya sebab praktik-praktik namanya suntik-suntikan, dipindahkan gasnya pelan-pelan begitu ke pada tabung gas baru,” jelas Prita.
Prita juga menyebutkan adanya praktik oplosan LPG 3 kg yang merugikan masyarakat. “Kemudian ada juga praktik dimana kalian menemukan manusia tukang gorengan yang mana menyampaikan bahwa satu tabung gas 3 kg ini biasanya mampu dipakai 10 hari tapi kok tanpa peringatan cuma 5 hari. Terus kemudian ketika tabung yang digoyang-goyang gitu isinya ada airnya, ini ada praktik-praktik oplosan,” tambahnya.
Pemerintah, menurut Prita, berjanji untuk terus memperbaiki sistem distribusi LPG agar lebih besar terkontrol lalu tepat sasaran, teristimewa untuk warga miskin yang digunakan berhak menerima subsidi.
“Masyarakat itulah dalam mana negara itu hadir memasukkan sistem distribusi, distribusi ini menjadi satu sistem yang digunakan bisa jadi diawasi kualitasnya sampai kemudian diterima secara tepat sasaran dengan penerima manfaat. Dan lagi-lagi penduduk yang digunakan tiada berhak menerima mbok ya jangan ambil itu diawasi dengan sistem ini,” tutup Prita.
