Ketua DPD Usul Warga Urunan Bantu Anggaran Inisiatif Makan Bergizi Gratis

JAKARTA – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sultan Bachtiar Najamudin mengusulkan agar warga bisa jadi urunan untuk membantu anggaran acara makan bergizi gratis. Usulan itu didasari lantaran takyat Indonesia dermawan kemudian suka menyumbang.
Sultan mengusulkan urunan warga untuk merespon inisiatif MBG yang dinilai sulit untuk berlangsung jangka panjang apabila cuma mengandalkan APBN.
“Saya mengawasi begini memang benar negara pasti di tempat bawah Pak Prabowo, Mas Gibran ini betul-betul ingin, ya ingin inisiatif makan bergizi gratis ini maksimal. Hanya cuma kan kita tahu semua bahwa anggaran kita juga tidak, tentu tidak ada akan semua dipakai untuk makan gizi gratis,” kata Sultan pada waktu ditemui di tempat Kompleks Parlemen, Ibukota Indonesia Pusat, Selasa (14/1/2025).
Kensati demikian, Sultan menilai DNA penduduk Indonesia itu dermawan kemudian suka bergotong royong. Ia pun menilai, kelebihan itu mampu dimanfaatkan pemerintah untuk menyukseskan kegiatan makan bergizi gratis.
“Contoh, bagaimana kita menstimulus agar rakyat umum pun terlibat di tempat acara makan bergizi gratis ini. Di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir, kenapa enggak ya zakat kita yang digunakan luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana, itu salah satu contoh,” usul Sultan.
Dengan adanya partisipasi rakyat, ia menilai pemerintah akan terbantu. Selain masyarakat, Sultan mengaku telah terjadi mengajukan permohonan bantuan pada duta besar negara lain agar dapat turut juga menyukseskan inisiatif makan bergizi gratis.
“Saya pun sudah ada menyampaikan dengan beberapa duta besar, saya komunikasikan tolong dong kami punya negara ini, negara kami punya kegiatan andalan yang mana namanya makan bergizi gratis. Tolong juga kalau negara-negara luar juga ingin berkontribusi, nah ternyata kemarin juga kita senang Jepun sudah ada mulai terlibat support kita,” ucap Sultan.
“Saya mau menyatakan bahwa acara makan bergizi gratis ini, kalaupun memang benar ini inisiatif andalan dari eksekutif atau pemerintah, tapi kami berharap dari parlemen melakukan semua fungsi yang digunakan ada, menegaskan agar kegiatan ini juga betul-betul berjalan dengan maksimal. Bukan cuma dari anggaran APBN yang tersebut ada, oleh sebab itu pasti sangat terbatas,” sebutnya.






