DKI Jakarta – Kementerian Kelautan dan juga Perikanan (KKP) mengupayakan Pulau Kongsi, Kepulauan Seribu, sebagai Desa Perikanan Cerdas untuk meningkatkan kesejahteraan warga juga pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.
Kepala Badan Penyuluhan dan juga Pengembangunan Informan Daya Kelautan dan juga Perikanan (BPPSDMKP) KKP I Nyoman Radiarta menyatakan bahwa hal itu dilaksanakan jajarannya yang tersebut ada di tempat wilayah itu dengan melengkapi Kesesuaian Pertemuan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL).
"Di Pulau Kongsi, Balai Penelitian Perikanan Laut (BRPL) yang merupakan unit pelaksana teknis BPPSDMKP KKP mengurus KKPRL untuk menyulap pulau yang dimaksud menjadi desa perikanan cerdas melalui inisiatif Smart Fisheries Village (SFV) dalam perairan seluas 7,91 hektare," kata Nyoman di keterangan dalam Jakarta, Senin.
Dia menyampaikan bahwa KKP mewajibkan kepemilikan dokumen KKPRL bagi pihak yang mana ingin melakukan kegiatan menetap pada ruang laut. Aturan ini bahkan berlaku untuk unit kerja di tempat bawah kementerian.
"Pemanfaatan ruang laut untuk kegiatan pelatihan juga lembaga pendidikan kelautan juga perikanan pada perairan Pulau Kongsi. KKPRLnya terbit 13 Januari lalu,” ujar Nyoman.
Ia menuturkan, Pulau Kongsi merupakan salah satu pulau kecil di area Indonesia dengan luasan 1,67 hektare. Di pulau yang dimaksud BRPL mengurus dua kavling tanah seluas 1.989 meter persegi untuk penyelenggaraan pelatihan kemudian sekolah vokasi kelautan kemudian perikanan.
Bentuknya sebagai pelatihan atau bimbingan teknis terhadap masyarakat, dan juga pelayanan magang bagi pelajar kemudian taruna dari berbagai kampus di tempat Indonesia. Selain daratan, BRPL juga menjalankan ruang laut yang tersebut luasnya 40 kali lipat dari wilayah daratan yang pada waktu ini telah mempunyai KKPRL.
Sementara itu, Kepala BRPL Kongsi Luthfi Assadad mengungkapkan bahwa terbitnya dokumen KKPRL sebagai bentuk kepatuhan pihaknya terhadap ketentuan kemudian regulasi yang mana ada di tempat Indonesia terkait dengan tata ruang laut dan juga perizinan pemanfaatannya.
Khususnya, lanjut Luthfi, Peraturan eksekutif nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, juga Peraturan Menteri Kelautan juga Perikanan nomor 28 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut.
“Sesuai aturan yang mana berlaku dan juga arahan Pak Kepala Badan, kami mengajukan perizinan KKPRL. Jadi satuan kerja yang dimaksud memiliki aset tanah berbatasan dengan perairan laut, atau mempunyai kegiatan dalam perairan laut harus mengurus KKPRL,” jelas Luthfi.
Ia menuturkan, pelayanan umum yang digunakan diselenggarakan di dalam Pulau Kongsi sangat erat kaitannya dengan penyuluhan serta pengembangan sumber daya manusia kelautan serta perikanan. Terlebih dengan telah lama ditetapkannya lokasi ini sebagai SFV UPT Pulau Kongsi pada tahun 2024.
Berbagai kegiatan bimbingan teknis lalu peningkatan kapasitas penyuluh perikanan telah dilakukan dilaksanakan, dan juga melayani pelajar magang, praktik kerja akhir/tugas akhir pelajar dan juga taruna dari berbagai kampus di dalam Indonesia.
Setelah mengantongi izin KKPRL, SFV Pulau Kongsi semakin ditingkatkan fasilitasnya, termasuk keilmuan yang tersebut ditawarkan seperti bidang konservasi, perikanan tangkap, ekowisata bahari, lingkungan perairan, kemudian budidaya rumput laut.
Pengembangan inisiatif SFV Pulau Kongsi pun diyakini meningkatkan animo pelajar untuk magang. Jika sepanjang tahun 2024 terdapat 19 orang siswa lalu taruna dari enam kampus yang mengikuti magang pada Pulau Kongsi, sepanjang tahun ini tercatat 22 pelajar juga taruna.
Hal ini sekaligus menegaskan bukan berkurangnya layanan KKP pada berada dalam efisiensi anggaran yang mana diberlakukan pemerintah pusat.
“Hal ini semakin menegaskan bahwa meskipun terdapat instruksi efisiensi belanja untuk pelaksanaan APBN, penyelenggaraan pelayanan rakyat masih nomor satu,” imbuh Luthfi.
SFV merupakan penyelenggaraan desa perikanan dari hulu ke hilir yang dimaksud berbasis penerapan teknologi informasi komunikasi serta manajemen tepat guna berkelanjutan untuk meningkatkan ekonomi warga desa pada rangka mengupayakan kegiatan prioritas KKP untuk strategi implementasi perekonomian biru.
Konsep SFV digunakan sebagai sarana pengembangan SDM baik dari aspek pendidikan, pelatihan, dan juga penyuluhan, juga sebagai sarana inkubasi kegiatan bisnis untuk mencetak start up dalam bidang kelautan serta perikanan.
Sebelumnya, Menteri Kelautan kemudian Perikanan Sakti Wahyu Trenggono melakukan konfirmasi seluruh kegiatan di area ruang laut harus mengantongi izin KKPRL.
Pihaknya memperketat pengawasan untuk menjaga iklim usaha yang digunakan sehat di tempat laut, juga menjaga keberlanjutan ekosistem.
