JAKARTA – Juru Bicara PDI Perjuangan (PDIP), Aryo Seno Bagaskoro menilai, panggilan pemeriksaan mantan Menteri Hukum serta HAM Yasonna H Laoly oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bernuansa politis.
Apalagi tak ada tindakan signifikan dari lembaga antirasuah di menangkap Harun Masiku.
“Kasus yang dikaitkan kemudian dijadikan alasan untuk memanggil Pak Yasonna itu kan persoalan hukum yang tersebut sudah ada lama sekali serta berlarut-larut. Publik telah mengawasi tahapan drama demi drama yang terjadi lalu bukan kunjung ada satu langkah yang mana tegas atau definitif yang digunakan kemudian diambil, tetapi malah cenderung nuansanya politis,” terang Seno diambil Kamis (19/12/2024).
Apalagi, kata Seno, Pemilihan Kepala Daerah 2024 sudah usai lalu PDIP sudah pernah melakukan konsolidasi internal guna mempersiapkan kongres partai. Dalam proses itu, Seno menilai, sejumlah gangguan di konsolidasi partai.
“Mulai dari pemasangan spanduk-spanduk provokatif dalam jalan-jalan protokol dalam Jakarta, lalu narasi besar sedemikian masif dijalankan dalam medsos untuk tujuannya diksi agendanya itu tumbangkan banteng, tenggelamkan banteng, kalahkan banteng juga seterusnya. Dari sisi lain lalu ada berbagai panggilan hukum terhadap elite-elite partai,” ujarnya.
“Buat kami ini sangat susah untuk kemudian tidak ada membayangkan bahwa perkara ini bukan bermuatan politis,” imbuh Seno.
Kendati demikian, beliau berharap agar perkara seperti itu bisa saja dihentikan. Ia pun berharap KPK agar tak mempolitisasi hukum. Menurutnya, hukum harus berkeadilan lalu dijalankan dengan prinsip yang tersebut baik.
