MANILA – Satu pesawat yang dimaksud menghadirkan mantan Presiden Filipina Rodrigo Duterte telah dilakukan meninggalkan Manila, beberapa jam pasca Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah yang menuduhnya melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan menghadapi “perang melawan narkoba” yang digunakan mematikan.
Pria berusia 79 tahun itu ditahan polisi tak lama pasca kedatangannya di tempat bandara internasional ibu kota dari Hong Kong pada Selasa pagi (11/3/2025).
Presiden ketika ini Ferdinand Marcos Jr mengonfirmasi Duterte sudah pernah meninggalkan wilayah udara Filipina, pada perjalanan menuju Den Haag di area Belanda, tempat ICC berkantor pusat.
Sebelumnya, putrinya Sara, yang dimaksud mengungkapkan akan menemaninya ke Den Haag, mengungkapkan ayahnya “dipaksa” dikirim ke sana.
Duterte tiada menyampaikan permintaan maaf berhadapan dengan tindakan keras antinarkoba yang dimaksud brutal, yang digunakan menyebabkan ribuan orang terbunuh ketika beliau menjadi presiden negara Asia Tenggara yang dimaksud dari tahun 2016 hingga 2022, kemudian wali kota Davao sebelumnya.
Setelah ditangkap pada hari Selasa, ia mempertanyakan dasar surat perintah tersebut, dengan bertanya, “Kejahatan apa (yang) sudah saya lakukan?” pada video yang tersebut diunggah daring oleh putrinya Veronica Duterte.
“Jika saya melakukan dosa, tuntut saya di tempat pengadilan Filipina, dengan hakim Filipina, lalu saya akan membiarkan diri saya dipenjara dalam negara saya sendiri,” tegas ia pada video berikutnya.
Menanggapi penangkapannya, satu petisi diresmikan melawan namanya pada Mahkamah Agung, mendesak mereka tidak ada memenuhi permintaan tersebut.
Dalam petisi tersebut, Duterte mendesak pengadilan untuk menahan diri dari “menegakkan atau membantu menegakkan surat perintah yang mana dikeluarkan ICC… juga untuk menangguhkan semua bentuk kerja mirip dengan ICC selama persoalan hukum yang dimaksud masih berlangsung.”
Menurut pernyataan dari juru bicara pengadilan, mantan presiden yang disebutkan juga menyerukan pemberitahuan bahwa pengunduran diri Filipina dari ICC pada tahun 2019 “secara efektif mengakhiri” yurisdiksinya melawan negara kemudian rakyatnya.
