NEW YORK – TikTok mengumumkan pada hari hari terakhir pekan bahwa akses ke aplikasi mobile video populer yang dimaksud akan dinonaktifkan untuk tambahan dari 170 jt warga Amerika mulai hari Minggu, kecuali pemerintahan Presiden Joe Biden mengambil tindakan untuk melakukan konfirmasi perusahaan yang dimaksud tiada dikenakan sanksi.
Seperti dilansir dari Anadolu Agency, tindakan ini muncul pasca Mahkamah Agung Amerika Serikat pada hari hari terakhir pekan menguatkan larangan kontroversial terhadap aplikasi mobile tersebut.
Undang-undang yang mana ditandatangani oleh Presiden Biden pada bulan April dengan dukungan bipartisan di tempat Kongres mengharuskan TikTok untuk memasarkan operasinya pada Negeri Paman Sam untuk pembeli lokal sebelum hari Mingguan untuk menghindari larangan.
Namun, pemerintahan Biden menyatakan penegakan larangan yang disebutkan akan diserahkan untuk Presiden terpilih Donald Trump, yang dimaksud dijadwalkan akan dilantik pada hari Senin.
TikTok menilai respons pemerintah Amerika Serikat pada waktu ini bukan memadai.
“Pernyataan yang mana dikeluarkan oleh Gedung Putih Biden lalu Departemen Kehakiman hari ini gagal memberikan klarifikasi serta jaminan yang digunakan diperlukan untuk penyedia layanan penting untuk mempertahankan akses ke TikTok bagi lebih banyak dari 170 jt warga Amerika.”
“Kecuali jikalau pemerintahan Biden segera mengeluarkan pernyataan definitif untuk meyakinkan penyedia layanan paling penting bahwa larangan yang dimaksud tiada akan diberlakukan, TikTok akan dipaksa untuk menghentikan layanannya pada tanggal 19 Januari,” kata TikTok pada sebuah pernyataan.
Trump mengisyaratkan, tetapi tidaklah secara eksplisit mengonfirmasi, bahwa ia tidaklah akan memberlakukan larangan tersebut.
Namun, Mahkamah Agung menolak banding yang digunakan diajukan pemilik aplikasi, yang tersebut berpendapat bahwa larangan yang disebutkan melanggar Amandemen Pertama Konstitusi AS, sehingga memungkinkan larangan yang dimaksud berlanjut.
Akibatnya, TikTok mungkin saja akan menghentikan layanannya hari Hari Minggu ini, tetapi layanannya dapat dilanjutkan jikalau Trump memberikan jaminan bahwa perusahaan yang disebutkan tidaklah akan dihukum sebab melanggar larangan tersebut.
