DKI Jakarta – Menteri Koperasi kemudian UKM Teten Masduki mengutarakan bahwa peran Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi Usaha Mikro, Kecil, Menengah (PLUT-KUMKM) pada beberapa wilayah masih wajib ditingkatkan agar dapat membantu mewujudkan KUMKM yang digunakan tangguh, berdaya saing, serta siap bersaing ke pangsa global.
Dalam acara PLUT Award 2024 dalam Jakarta, Rabu, Teten menyampaikan beberapa aspek yang mana wajib ditingkatkan salah satunya adalah kapasitas kemudian kompetensi ahli konsultasi kemudian pendamping agar dapat memberikan pendampingan yang mana relevan dan juga berkualitas bagi pelaku KUMKM.
“PLUT-KUMKM harus dikelola oleh merek yang benar-benar kompeten di memberikan pendampingan,” ujar dia.
Ia menyampaikan PLUT juga harus terus meningkatkan perannya sebagai penghubung antara UMKM dengan beragam prospek lingkungan ekonomi yang dimaksud lebih tinggi besar.
Selain itu, PLUT juga penting memfasilitasi adopsi teknologi yang dimaksud lebih besar canggih ke kalangan UMKM. Pasalnya, Teten menganggap untuk bersaing ke pangsa global, UMKM Tanah Air diperlukan bekerja identik pada meningkatkan kapasitas produksinya.
Kemudian, PLUT perlu terus menjalin kerja identik dengan beragam beragam pemangku kepentingan seperti lembaga keuangan, perguruan tinggi, planet usaha, komunitas, media juga pemerintah pada pengembangan KUMKM.
Teten tambahan lanjut menyoroti bahwa masih banyak pelaku UMKM yang tersebut belum dapat memanfaatkan layanan PLUT secara maksimal. Selain itu, ia menyayangkan masih sejumlah PLUT dalam beberapa wilayah yang mana hanya saja menyingkap dan juga beroperasi pada waktu-waktu tertentu.
Menurut dia, bagaimanapun juga PLUT merupakan sarana yang digunakan dibangun oleh pemerintah, namun agar fungsinya optimal, pengelolaan PLUT sebaiknya melibatkan tambahan banyak komunitas lalu para pelaku UMKM secara langsung. Dengan demikian, PLUT dapat berubah menjadi rumah yang mana lebih besar relevan bagi UMKM untuk berinovasi lalu menjalin kerja sama.
“Karena masih ada kepala dinas yang dimaksud masih berpikir bahwa PLUT adalah aset pemerintah, harus dijaga, dikunci, dipagar. Jangan begitu,” ujarnya.
Pada kesempatan yang mana sama, Deputi Area Usaha Mikro Kemenkop UKM Yulius mengumumkan pada waktu ini terdapat 100 PLUT-KUMKM yang digunakan beroperasi ke 26 provinsi juga 74 kabupaten/kota.
Dari jumlah keseluruhan tersebut, sebanyak-banyaknya 31 PLUT-KUMKM telah terjadi miliki status unit pelaksana teknis wilayah (UPTD). eksekutif sedang berupaya untuk meningkatkan status kelembagaan PLUT-KUMKM yang digunakan telah lama bermetamorfosis menjadi UPTD berubah menjadi badan layanan umum tempat (BLUD).
Yulius memaparkan peningkatan legalitas PLUT-KUMKM menjadi UPTD dan juga menerapkan BLUD adalah upaya untuk menjadikan PLUT-KUMKM agar lebih lanjut mandiri kemudian tidak ada bergantung pada dukungan APBN atau APBD.
Sebelumnya, Kementerian PPN/Bappenas mendapati bahwa beberapa PLUT pada beraneka area ke Indonesia masih menghadapi berubah-ubah kendala sehingga pemanfaatannya belum optimal.
Fakta itu dibuktikan pada waktu Bappenas melakukan studi pendalaman terhadap layanan yang mana disediakan oleh PLUT. Studi yang dimaksud diwujudkan terhadap seluruh PLUT yang sudah pernah berdiri hingga 2023, baik melalui kuesioner maupun melalui kunjungan lapangan.
Bappenas mengatakan PLUT-KUMKM Daerah Perkotaan Bitung lalu PLUT Provinsi Sulawesi Utara misalnya, masih menghadapi beraneka persoalan, mulai dari infrastruktur hingga komitmen kemudian dukungan pemerintah wilayah yang rendah.
Artikel ini disadur dari Menkop Teten: Peran PLUT-KUMKM masih perlu ditingkatkan
