Meta Tunjuk Joel Kaplan dari Partai Republik untuk Pimpin Tim Kebijakan Global, Kenapa?

AMERIKA – Meta, perusahaan teknologi induk dari Facebook, Instagram, dan juga WhatsApp, melakukan restrukturisasi besar-besaran pada kelompok kebijakan globalnya.
Presiden Nick Clegg akan mengundurkan diri dari jabatannya juga digantikan oleh Joel Kaplan, wakilnya juga salah satu tokoh Republikan paling menonjol di dalam Meta.
Pergantian Kepemimpinan dalam Meta

Joel Kaplan, yang digunakan pernah menjabat sebagai Wakil Kepala Staf Gedung Putih di dalam bawah Presiden George W. Bush, dikenal sebagai pendukung kuat kebebasan berbicara, khususnya terkait konten politik. Ia kerap menyuarakan pandangan bahwa pembatasan terhadap ujaran kebijakan pemerintah dapat berdampak tidaklah adil pada pendapat konservatif.
Nick Clegg, yang tersebut sebelumnya adalah Wakil Awal Menteri Inggris juga pemimpin Partai Liberal Demokrat, bergabung dengan Meta pada 2018 untuk menjadi pemimpin kebijakan kemudian upaya lobi perusahaan. Pada 2022, ia diangkat sebagai Presiden Meta untuk mengatur berbagai inisiatif kebijakan serta diplomasi global perusahaan.
Mark Zuckerberg, pimpinan Meta, menyampaikan rasa terima kasihnya untuk Clegg. “Saya berterima kasih menghadapi semua yang tersebut sudah Anda lakukan untuk Meta lalu dunia selama tujuh tahun terakhir. Anda telah lama memberikan dampak penting pada menyuarakan nilai juga visi Meta, termasuk pengembangan Kecerdasan Buatan serta metaverse,” kata Zuckerberg di sebuah pernyataan.
Meta juga Pendekatan Politiknya
Perubahan ini terjadi tiga minggu sebelum pelantikan Presiden Negeri Paman Sam terpilih, Donald Trump. Dalam beberapa bulan terakhir, berbagai perusahaan besar dalam AS, termasuk Meta, mulai mendekati lingkaran di Trump.
Pada November lalu, Zuckerberg bahkan mengunjungi jamuan makan di malam hari dengan Trump di area Mar-a-Lago kemudian menyampaikan ucapan selamat melawan kemenangan Trump di pemilihan presiden. Hubungan ini menarik perhatian, teristimewa lantaran Trump sebelumnya pernah mengancam akan memenjarakan Zuckerberg melawan dugaan bias kebijakan pemerintah jaringan Meta.
Struktur Baru Meta di dalam Washington yang mana Pro-Republikan
Pergantian ini semakin meningkatkan kekuatan kedudukan Meta dalam Washington yang tersebut didominasi oleh Republikan. Beberapa figur penting di dalam Meta sekarang mempunyai latar belakang kebijakan pemerintah konservatif, seperti:
– Kevin Martin, Wakil Presiden Kebijakan Publik Global yang digunakan baru diangkat, adalah mantan anggota Komisi Komunikasi Federal (FCC) yang tersebut ditunjuk oleh George W. Bush.
– Jennifer Newstead, Penasihat Umum Meta, sebelumnya menjabat sebagai penasihat hukum utama di dalam Departemen Luar Negeri selama pemerintahan Trump sebelum bergabung dengan Meta pada 2019.
– Joel Kaplan juga dianggap sebagai pilihan ideal untuk mengatur kebijakan global Meta akibat pengalamannya yang digunakan mendalam di dunia urusan politik juga teknologi.
Liz Hoffman, pribadi analis teknologi dari Semafor, menyatakan bahwa langkah Meta ini mencerminkan pembaharuan arah kebijakan perusahaan yang mana lebih besar strategis.
“Meta sedang mempersiapkan diri untuk bersinergi dengan pemerintahan yang tersebut lebih besar konservatif dalam bawah Trump. Ini adalah adalah upaya mereka untuk memverifikasi hubungan yang dimaksud lebih lanjut harmonis di tempat Washington,” katanya.
Namun, beberapa pihak khawatir bahwa pergantian ini akan meningkatkan kekuatan bias urusan politik pada media Meta, yang mana sebelumnya sudah pernah mendapat kritik menghadapi pengaruhnya di pilpres lalu kebijakan kebijakan pemerintah global.
Meta, AI, lalu Metaverse
Selama kepemimpinan Clegg, Meta sudah pernah memajukan berbagai inisiatif besar, termasuk pengembangan kecerdasan buatan (AI) kemudian metaverse. Kaplan, dengan pandangannya yang tersebut konservatif, kemungkinan akan menghadirkan pendekatan baru terhadap kebijakan global Meta, khususnya di pengelolaan konten urusan politik dan juga kebijakan teknologi di tempat berbagai negara.
Dengan pembaharuan ini, Meta bersiap untuk memainkan peran penting pada lanskap urusan politik kemudian teknologi global, teristimewa pada era pemerintahan Trump yang baru. Bagaimana kebijakan ini akan berdampak pada penggunanya di tempat seluruh dunia masih menjadi pertanyaanbesar.






