JAKARTA – Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengungkap pernyataan menyikapi Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai penghapusan ambang batas minimal calon presiden kemudian duta presiden atau presidential threshold.
Bahlil mengaku, pihaknya tetap saja menghargai apa yang menjadi putusan MK mengenai ambang batas pencalonan kontestan pemilu. Namun, Golkar belum memutuskan langkah kebijakan pemerintah selanjutnya menyikapi putusan tetsebut.
“Sekalipun memang benar kami sendiri belum membaca secara detail. Tetapi, kita harus juga betul-betul mengawasi bahwa sistem demokrasi kita ini juga jangan dibuat memperlemah sikap presidensial. Nah, ini yang digunakan kita lihat belaka sekarang,” kata Bahlil di area Kantor Kementerian ESDM, hari terakhir pekan (3/1/2025).
Bahlil menegaskan, Partai Golkar akan segera mengambil langkah untuk menyikapi hasil putusan MK tersebut. Namun, masih enggan untuk diungkapkan secara dini bagaimana langkah partai pohon beringin itu selanjutnya.
“Tapi apa pun yang digunakan diputuskan oleh MK, ya kita hargai. Karena kan final. Saya baca, kami baca dulu kebijakan Mahkamah Konstitusi. Begitu pasca kami baca, kami pelajari. Baru kemudian kita akan merumuskan langkah apa yang dimaksud harus dilakukan,” tambahnya.
Sebelumnya, sidang Pengucapan Putusan ini dilakukan pada Kamis, 2 Januari 2025 pada Ruang Sidang Pleno MK. Mahkamah menilai, pokok permohonan para Pemohon mengenai inkonstitusionalitas ketentuan ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden serta delegasi presiden adalah masuk akal menurut hukum.
“Menyatakan norma Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 kemudian tidak ada mempunyai kekuatan hukum mengikat,” kata Ketua MK Suhartoyo.
Diketahui, Perkara Nomor 62PUU-XXI/2023 diajukan oleh Enika Maya Oktavia. Dalam petitumnya, Pemohon menyatakan pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, melanggar batas open legal policy kemudian bertentangan dengan UUD 1945. Pemohon juga menyatakan Presidential Threshold pada pasal 222 bertentangan dengan moralitas demokrasi.
Adapun norma yang tersebut diujikan oleh para pemohon adalah Pasal 222 UU 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan, pasangan calon diusulkan oleh partai urusan politik atau gabungan partai kebijakan pemerintah partisipan pilpres yang mana memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah agregat kursi DPR atau memperoleh 25% dari pengumuman sah secara nasional pada pemilihan raya anggota DPR sebelumnya.
