JAKARTA – Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyatakan pemangkasan anggaran Kementerian/Lembaga yang tersebut signifikan akan berdampak pemangkasan tenaga honorer. Bhima menilai, pengurangan dari sisi belanja pegawai ini akan berdampak buruk terhadap kualitas pelayanan publik. Bahkan bisa jadi sampai pada pelayanan terhadap penduduk sanggup justru terganggu.
“Efisiensi anggaran ini dapat terjadi pemangkasan tenaga honorer, tenaga kontrak dalam eksekutif Daerah, juga bisa jadi menyebabkan pelayanan umum yang tersebut terganggu,” kata Bhima pada waktu dihubungi SINDOnews, Hari Jumat (7/2/2025).
Lebih jauh, Bhima menjelaskan pada tahun 2022 sendiri jumlah total tenaga honorer di area Indonesia sekitar 2,35 jt orang. Paling banyak berada pada Instansi Kementerian Agama 139.000 orang Kementerian Sosial 40.000 orang, Pemprov Jatim 24 ribu orang, Kementerian Pekerjaan Umum dan juga Perumahan Rakyat 21 ribu orang, juga Pemprov Jateng 21 ribu orang.
Efisiensi anggaran tak hanya sekali berlaku untuk pemerintahan Pusat, tapi juga eksekutif Daerah. Sehingga efisiensi tenaga honorer dan juga PPPK di area otoritas juga punya kesempatan besar untuk dilakukan.
“Efeknya nanti dalam wilayah bisa jadi terjadi pelayanan rakyat yang mana juga memburuk. Apalagi Dana Desa juga sebagian kan sudah ada dialokasikan untuk makan bergizi gratis,” tambah Bhima.
Menurutnya, pemangkasan anggaran yang dimaksud dilaksanakan oleh otoritas sendiri bertujuan untuk mendanai kegiatan makan bergizi gratis (MBG) yang tersebut memerlukan APBN cukup besar. Kapasitas fiskal yang dimaksud terbatas disamping acara yang tersebut membutuhkan anggaran besar memproduksi langkah efisiensi dilaksanakan untuk mengalihkan pos anggaran.
“Efisiensi ini bisa saja mengganggu tercapainya kegiatan kemudian juga bisa saja menyebabkan peningkatan dunia usaha 2025, diperkirakan cuma 4,7%. Karena efisiensinya ini hanya sekali untuk MBG. Karena kita tahu juga dampak MBG ternyata tiada sebesar itu (terhadap perekonomian nasional), keterlibatan UMKM -nya juga masih minim,” pungkasnya.
