JAKARTA – Rencana pembentukan kabinet zaken oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto , yang tersebut diharapkan akan diisi oleh profesional semakin sulit direalisasikan. Sebab, nama-nama calon menteri serta duta menteri yang digunakan dipanggil oleh Prabowo ke kediamannya sebagian besar berasal dari politikus.
Ekonom kemudian Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat menyebut, dari 49 calon menteri yang tersebut dipanggil pada 14 Oktober 2024, sebagian besar berasal dari partai-partai kebijakan pemerintah besar, seperti Gerindra, PAN, PKB, kemudian Demokrat
“Ini menunjukkan bahwa janji kabinet zaken lebih banyak terlihat sebagai pura-pura zaken, di area mana unsur politikus masih dominan, juga bahkan mengesampingkan profesional yang digunakan tak berafiliasi dengan partai,” ujarnya, Rabu (16/10/2024).
Sementara kabinet zaken adalah konsep di tempat mana menteri-menteri yang mana diangkat seharusnya berasal dari kalangan non-politisi, yang tersebut tidaklah terikat dengan kepentingan partai, lalu hanya sekali fokus pada keahlian dan juga pengalaman di area sektor yang merekan tangani.
Kabinet ini dijanjikan akan berisi para profesional serta teknokrat yang dimaksud berkompeten, terlepas dari afiliasi urusan politik mereka. Pemikiran ini sejalan dengan keperluan negara untuk menghadapi berbagai tantangan global seperti krisis energi, inovasi iklim, hingga ancaman geopolitik.
Menurut Nur Hidayat, kabinet zaken dianggap sebagai solusi untuk melakukan konfirmasi bahwa pemerintahan berjalan lebih besar efektif, transparan, dan juga berorientasi pada hasil, tanpa dihambat oleh kepentingan partai politik.
“Namun, realitas kebijakan pemerintah Indonesia tampaknya kembali menantang idealisme ini, dan juga kebijakan pemerintah dagang sapi istilah populer yang mana menggambarkan negosiasi urusan politik yang dimaksud transaksional mulai terlihat mendominasi komposisi kabinet,” katanya.
Kondisi itu semakin mencolok ketika mengamati daftar calon delegasi menteri yang digunakan dipanggil pada Selasa, 15 Oktober 2024. Menurut Nur Hidayat, ini mengindikasikan bahwa kabinet Prabowo lebih lanjut diarahkan pada akomodasi kebijakan pemerintah daripada penekanan pada kompetensi teknis.
