pemerintahan Harus Fokus Tarik Penyertaan Modal yang tersebut Ciptakan Lapangan Kerja

JAKARTA – Realitas ditutupnya beberapa pabrik yang dimaksud dihadiri oleh dengan pemutusan hubungan kerja ( PHK ) ribuan pekerja harus dipandang sebagai persoalan serius, terkait dengan iklim berupaya dalam Indonesia. Kementerian terkait selayaknya fokus memperbaiki berbagai kendala penanaman modal dan juga memacu masuknya modal asing bagi terciptanya lapangan kerja baru.

Pengamat hubungan internasional Zenzia Sianica Ihza memandang, untuk mengatasi gelombang PHK, pemerintah perlu melakukan perubahan struktural dunia usaha jangka panjang dengan berbagai langkah strategis. Mengingat fenomena PHK ini terkait dengan perlambatan sektor bidang manufaktur, yang digunakan menjadi salah satu tulang punggung perekonomian Indonesia.

“Kita perlu kebijakan reindustrialisasi, peningkatan iklim usaha, optimalisasi proses lanjut sumber daya alam, kemudian mendatangkan penanaman modal yang tersebut dapat membuka lapangan pekerjaan,” kata Zenzia pada keterangannya diambil pada Jakarta, Hari Senin (10/3/2025).

Dalam pandangan Zenzia, upaya kementerain terkait menghadapi krisis PHK ini masih kurang memadai, lambat, juga belum konsisten.

“Untuk jangka pendek pemerintah harus fokus pada upaya menjaga daya beli masyarakat. Itu bisa saja dilaksanakan dengan pemberian subsidi terhadap korban PHK, menyediakan inisiatif pelatihan untuk meningkatkan keterampilan agar dia mampu bekerja pada sektor lain, serta menghubungkan mereka dengan prospek kerja baru,” katanya.

Mengutip data BPS yang mana dirilis 5 Nov 2024 lalu, Zenzia menyebut, masih ada 7,47 jt orang yang mana menganggur serta total ini dipastikan akan bertambah seiring banyaknya PHK dalam awal 2025 ini. Bahkan, data International Monetary Fund (IMF) menunjukkan, level pengangguran pada Indonesia menempati level tertinggi di area ASEAN. Untuk April 2024 lalu tingkat pengangguran kita mencapai 5,2 persen, disusul Filipina (5,1%), Brunei Darusallam (4,9%), Tanah Melayu (3,52%), Vietnam (2,1%), Singapura (1,9%) serta Tahiland (1,1%).

“Sampai dengan akhir Februari lalu, merek yang dimaksud terkena PHK itu sudah ada mencapai sekitar 80 ribu orang. Tak ada cara lain untuk mengatasi ini, kecuali memperbaiki kesempatan berjuang di area Indonesia sehingga mampu menciptakan lapangan kerja baru,” tandas Zenzia.

Iklim Investasi

Zenzia juga memandang, meskipun peringkat daya saing Indonesia mengalami peningkatan, sinyal positif ini belum cukup untuk menarik penanam modal apabila tantangan lain tidaklah dibenahi.

“Memang kita berhasil naik di peringkat daya saing, tetapi faktor lain seperti stabilitas hukum, birokrasi yang mana berbelit, juga kebijakan yang mana banyak berubah harus segera diperbaiki untuk menggerakkan tambahan berbagai investasi,” ujarnya.