JAKARTA – Dukung inisiatif pengerjaan 3 jt rumah, Perum Perumnas terus berperan terlibat di penyediaan hunian terjangkau juga berkualitas bagi warga Indonesia. Salah satunya, pengembangan perumahan yang dimaksud konsep green living di area Daerah Bandung.
Konsep itu sudah ada pula dikembangkan pada Samesta Pasadana, proyek hunian landed Perumnas yang dimaksud berlokasi di area Wilayah Bandung. Pembangunan proyek Samesta Pasadana ini mendapat dukungan dari berbagai stakeholders terkait, termasuk Kementerian Perumahan dan juga Kawasan Permukiman (PKP).
Dengan kegiatan bantuan penyelenggaraan Prasarana, Sarana, lalu Utilitas (PSU), Kementerian PKP turut mengupayakan percepatan konstruksi infrastruktur pendukung pada kawasan tersebut.
Untuk menjamin progres dan juga keberlanjutan pengembangan Samesta Pasadana, Menteri Perumahan lalu Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait sama-sama PJ Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin melakukan tinjauan secara langsung ke lokasi proyek pada Mingguan (29/12/2024).
Dalam kesempatan ini, Menteri PKP menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, BUMN, dan juga pemangku kepentingan lainnya di menyediakan perumahan berkualitas yang tersebut sesuai dengan keperluan masyarakat.
“Saya setiap kunjungan ke perumahan mau bertemu warga lantaran ujung semua kebijakan itu untuk warga penghuni sebagai konsumen. Untuk itu saran saya dikumpulkan semua aspirasi warga untuk ditindaklanjuti, seperti tadi ada warga yang minta dibangunkan masjid, mulai dibangun tahun depan ya lantaran ini aspirasi warga,” ujar Maruarar diambil Kamis (2/1/2024).
Kunjungan Menteri Maruarar ini merupakan salah satu rangkaian di tinjauannya pada proyek-proyek Perumnas, pasca sebelumnya meninjau proyek Perumnas lainnya dengan Menteri BUMN Erick Thohir di tempat Samesta Mahata Margonda Depok, Samesta Mahata Tanjung Barat Jakarta, juga aset Perumnas di area Blok K Pulogebang.
Tinjauan ini juga dilaksanakan untuk memverifikasi kesiapan penyaluran Kredit Pemilikan Rumah dengan skema Fasilitas Likuiditas Biaya Perumahan (KPR FLPP) dalam 2025.
