JAKARTA – Wakil Ketua Komisi IX DPR Nihayatul Wafiroh menerbitkan pendapat menanggapi insiden penembakan lima pekerja migran Indonesia (PMI) atau WNI oleh aparat Agensi Penguatkuasaan Maritim Negara Malaysia (APMM) di dalam Perairan Tanjung Rhu. Wanita yang mana akrab disapa Ninik ini berpendapat, penembakan itu dilaksanakan oleh pihak yang dimaksud tiada bertanggung jawab.
Menurut dia, insiden yang dimaksud telah dilakukan memicu keprihatinan kemudian perbincangan kritis mengenai proteksi terhadap PMI. “Kejadian yang dimaksud mengungkapkan betapa rentannya kedudukan PMI dalam luar negeri, teristimewa di dalam Malaysia, yang tersebut menjadi salah satu negara tujuan utama bagi pekerja migran dengan syarat Indonesia,” kata Ninik, Rabu (29/1/2025).
Dia mencatat, persoalan hukum penembakan PMI menambah panjang daftar tantangan yang tersebut harus dihadapi oleh para pekerja migran. Pada banyak kasus, merekan kesulitan mendapatkan akses pemeliharaan yang tersebut memadai.
Padahal, PMI merupakan salah satu sektor penting pada perekonomian negara, baik dari sisi partisipasi terhadap pendapatan negara melalui remitansi, maupun pada aspek pengembangan sumber daya manusia.
Namun, kenyataannya, lanjut dia, berbagai PMI yang menghadapi berbagai masalah, termasuk kekerasan, eksploitasi, juga ketidakpastian hukum di tempat negara tempat mereka bekerja serta kurangnya akses ke lembaga pemeliharaan di area negara tempat merekan bekerja.
“Saya minta pemerintah Indonesia segera mengambil langkah tegas untuk memperbaiki sistem proteksi bagi Pekerja Migran Indonesia, baik di area di negeri maupun di tempat negara tuju,” tegasnya.
