JAKARTA – Direktur Eksekutif Trias Politika Vital Agung Baskoro menilai, iklim kebijakan pemerintah Tanah Air pada 2025 akan panas usai Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto ditetapkan sebagai dituduh oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal itu disampaikan Agung pada inisiatif Interupsi bertajuk “Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Belum Mulai, Elite Parpol Tersangka,” yang tersebut disiarkan oleh iNews, Kamis (26/12/2024).
“Nah saya rasa 2025 besok adem kebijakan pemerintah kita, tetapi ternyata dengan perkara yang digunakan dituduhkan Mas Hasto ini, kayaknya 2025 serta seterusnya akan panas,” kata Agung.
Apalagi, kata Agung, Hasto disebut akan memproduksi sebagian video berisikan dugaan skandal korupsi para pejabat negara. “Jadi saya lihat 2025 akan sangat panas, apalagi video tadi disebut akan sejumlah mengungkap nama-nama dahsyat kemudian besar dengan kerugian-kerugian kita enggak tahu berapa,” tutur Agung.
Lebih lanjut, Agung pun tak mempersoalkan akan anggapan politisasi serta kriminalisasi hukum terhadap Hasto. Menurutnya, anggapan itu wajar terjadi, apalagi banyak perkara besar tetapi tak tertangani dengan baik oleh KPK.
“Ya sah-sah saja, politisasi, kriminalisasi, oleh sebab itu kan memanh ada kasus-kasus lain yang digunakan sedang berjalan dalam KPK, lalu kerugian negara lebih tinggi besar di tempat sana. Tetapi kenapa ini yang dimaksud dalam fokuskan? Hal ini kan menarik,” terang Agung.
Sebagai informasi, KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai dituduh terkait perkara dugaan suap juga perintangan penyidikan pada perkara Harun Masiku. Ketua KPK Setyo Budiyanto mengungkapkan peran Hasto merupakan pihak yang mana menentukan lokasi buronan Harun Masiku yang disebutkan forward di dapil mana ketika Pileg 2019.
“Saudara HK menempatkan Harun Masiku pada Dapil 1 Sumsel padahal Sdr. Harun Masiku berasal dari Provinsi Sulawesi Selatan,” kata Setyo ketika konferensi pers penetapan dituduh Hasto di dalam Gedung Merah Putih KPK, Selasa (24/12/2024).
Sementara Hasto, menerbitkan kata-kata usai ditetapkan sebagai terperiksa dugaan suap terhadap eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan terkait pergantian antar-waktu Harun Masiku oleh KPK. Hasto mengatakan, pihaknya taat hukum.
“Setelah penetapan saya sebagai terperiksa oleh KPK, maka sikap dari PDI Perjuangan adalah menghormati tindakan dari KPK. Kami adalah warga negara yang dimaksud taat hukum,” kata Hasto di sebuah video yang tersebut diterima, Kamis (26/12/2024).
Dia mengatakan, PDIP merupakan partai yang mana menjunjung tinggi supremasi hukum. Ia juga menyinggung perihal kritik yang mana disampaikannya tentang demokrasi yang digunakan harus ditegakkan.
“PDI Perjuangan adalah partai yang digunakan menjunjung tinggi supremasi hukum. Sejak awal ketika saya mengkritisi bagaimana demokrasi harus ditegakkan, bagaimana pengumuman rakyat tidaklah dapat dikebiri, bagaimana negara hukum tidak ada bisa jadi dimatikan, serta bagaimana mata kekuasaan yang dimaksud otoriter, yang dimaksud menindas rakyatnya sendiri harus dihentikan,” ujar dia.
