JAKARTA – Kementerian Industri (Kemenperin) menyampaikan usulan tambahan insentif untuk membantu keberlanjutan sektor otomotif di dalam sedang tantangan berat yang mana diprediksi terus berlanjut pada 2025. Langkah ini diambil untuk mengatasi dampak kebijakan pajak yang digunakan meningkatkan nilai kendaraan bermotor dan juga melemahnya daya beli masyarakat.
Tantangan Utama Industri Otomotif
Industri otomotif mengalami kontraksi signifikan pada 2024, dengan penurunan lingkungan ekonomi sebesar 13,9%, menyisakan total perdagangan sebanyak 865.723 unit.
Angka ini lebih tinggi rendah dibandingkan tren pangsa yang digunakan selama satu dekade terakhir stagnan di dalam kisaran 1 jt unit per tahun. Faktor utama penurunan ini mencakup kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12%, penerapan opsen pajak kendaraan bermotor (PKB), serta bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) yang mana meningkatkan tarif kendaraan.
Selain itu, jumlah total kelas menengah yang menjadi kelompok konsumen utama kendaraan bermotor juga mengalami penurunan signifikan. Pada 2019, jumlah agregat kelas menengah di tempat Indonesia tercatat sebanyak 57 juta, namun hitungan ini merosot menjadi belaka 47,85 jt pada 2024. Penurunan ini turut melemah daya beli masyarakat, yang berdampak secara langsung pada pelanggan kendaraan bermotor.
Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, juga Elektronika Kemenperin, Setia Darta, menyatakan bahwa kontraksi ini juga dipengaruhi oleh kenaikan suku bunga kredit kendaraan bermotor. “Pada 2024, sektor otomotif mengalami kontraksi sebesar 16,2%. Tantangan ini diperparah oleh kebijakan kenaikan PPN, opsen PKB, lalu BBNKB yang menyebabkan nilai tukar kendaraan semakin mahal dalam bursa domestik,” jelas Setia Darta pada keterangannya dalam Jakarta, Selasa (14/1/2025).
Strategi Kemenperin untuk Membantu Industri Otomotif
Sebagai upaya untuk mengatasi penurunan pasar, Kemenperin sudah pernah mengajukan beberapa usulan insentif, pada antaranya:
– PPnBM Ditanggung eksekutif (DTP) sebesar 3% untuk kendaraan hybrid, termasuk plug-in hybrid (PHEV), full hybrid, juga mild hybrid.
– PPN DTP sebesar 10% untuk kendaraan listrik (EV) guna mempercepat adopsi kendaraan ramah lingkungan.
– Relaksasi opsen PKB kemudian BBNKB sebagai penundaan atau keringanan, yang dimaksud diharapkan dapat menekan kenaikan tarif kendaraan dalam pasar.
Saat ini, sebanyak 25 provinsi sudah pernah menerbitkan regulasi terkait relaksasi opsen PKB kemudian BBNKB untuk memperkuat lapangan usaha otomotif. “Kebijakan ini diharapkan mampu memberikan dampak nyata terhadap keberlanjutan bidang otomotif nasional juga menjaga daya saingnya di tempat bursa domestik maupun global,” tambah Setia Darta.
Efek Insentif terhadap Pasar
Menurut Kemenperin, implementasi insentif tambahan dapat menyelamatkan lingkungan ekonomi otomotif Indonesia dengan estimasi transaksi jual beli yang mana kembali mendekati 900 ribu unit pada 2025. Sebaliknya, tanpa dukungan insentif, penurunan bursa berpotensi berlanjut, memperburuk situasi yang digunakan sudah pernah berlangsung sejak awal 2024.
Penurunan tajam ini memerlukan perhatian penting lantaran kontribusi sektor otomotif terhadap perekonomian nasional cukup besar. Berdasarkan data dari Asosiasi Industri Otomotif Indonesia (GAIKINDO), sektor ini menyumbang lebih lanjut dari 10% terhadap Produk Domestik Bruto sektor manufaktur kemudian menciptakan lapangan kerja bagi jutaan pekerja di area seluruh rantai pasok industri.
Insentif yang mana Telah Diberikan: Efektivitas dan juga Tantangan
Hingga kini, pemerintah telah lama merilis diskon pajak pemasaran berhadapan dengan barang mewah (PPnBM) sebesar 3% untuk kendaraan hybrid. Namun, insentif ini dinilai belum cukup untuk menggenjot jualan mobil secara signifikan.
Data menunjukkan bahwa meskipun ada penurunan biaya pada kendaraan tertentu, lingkungan ekonomi secara keseluruhan tetap saja lesu akibat daya beli warga yang menurun.
