JAKARTA – Menteri Koordinator Sektor Perekonomian Airlangga Hartarto menilai pengembangan kawasan sektor ekonomi khusus (KEK) menjadi salah satu inisiatif pemerintah di mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar delapan persen per tahun. Hal itu dikatakan Airlangga di acara Indonesia SEZ Business Pertemuan 2024, Mulai Pekan (9/12/2024).
Pada kesempatan yang mirip juga disebutkan masifnya aliran pembangunan ekonomi yang tersebut masuk dan juga aktivitas lapangan usaha dari 24 KEK yang sudah ada ditetapkan pemerintah dapat memacu perkembangan ekonomi lebih besar tinggi. “Mengingat arahan Presiden di mengejar perkembangan dunia usaha delapan persen, salah satunya inisiatif yang dimaksud dapat mewujudkan ini adalah lewat KEK,” ujar Airlangga.
Terpisah, Asosiasi Pemerhati Penggiat Daerah Aglomerasi (APPDESA) menilai inisiatif pemerintah di dalam bidang perekonomian itu membutuhkan dukungan semua pihak, teristimewa dari koalisi. “Partai partisipan koalisi harus menjamin bahwa seluruh anggota majelis hingga kader, dari pusat kemudian daerah, tegak lurus mencipta kondisi agar iklim mencoba terus-menerus positif untuk investasi,” kata Koordinator Nasional APPDESA Rifaldi Utama.
Rifaldi menambahkan, setiap anggota koalisi di dalam daerah, khususnya anggota badan dalam tingkat kota kemudian kabupaten seharusnya bisa saja menjadi motor untuk menghindari terjadinya segala prospek yang dimaksud dapat mengganggu kegiatan kegiatan ekonomi pada tempat masing-masing, seperti adanya aksi-aksi yang ditunggangi kepentingan kemudian iming-iming uang.
“Para anggota majelis ini harus menarik batas tegas serta memberikan edukasi terhadap penduduk pentingnya cipta kondisi untuk memacu perekonomian negara yang mana ditargetkan mencapai 8%,” pungkasnya.
Aksi Demo Danau Lido Dinilai Sarat Kepentingan juga Uang
Sebagaimana diketahui bersatu telah lama terjadi rangkaian aksi unjuk rasa terkait Danau Lido pada kawasan Cigombong, Bogor, Jawa Barat. Bahkan pada rangkaian aksi itu, hadir juga anggota DPRD Daerah Bogor selama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Edwin Sumarga.
Menurut APPDESA, diperkenalkan anggota partai koalisi pada rangkaian aksi yang disebutkan menunjukkan ketidakpedulian terhadap inisiatif Presiden dalam bidang ekonomi. Terlebih, bila aksi tersebut, sebagaimana disinyalir sebagian pihak, telah dilakukan ditunggangi beragam kepentingan apalagi bila terindikasi adanya imbalan uang.
“Demo akan menghambat kegiatan kegiatan ekonomi dalam sekitar. Apabila anggota koalisi tidaklah sepenuh hati mengupayakan kebijakan pemerintah, inilah waktu yang dimaksud tepat bagi presiden untuk mereview koalisinya,” kata Rifaldi.
Namun, Rifaldi berharap sebelum disharmoni terjadi pada Koalisi Indonesia Maju, para petinggi partai bisa jadi menentukan sikap untuk para anggota partai, terlebih merek yang tersebut terpilih di dalam majelis baik pusat maupun daerah, agar tegak lurus mengawal kebijakan pemerintah. “Demi negara, partai harusnya ganti legislator yang mana tidak ada klir,” pungkasnya.
