DKI Jakarta – Kebijakan Taraf Komponen Dalam Negeri (TKDN) kembali bermetamorfosis menjadi sorotan. Dalam forum Sarasehan Sektor Bisnis yang tersebut dilakukan di dalam Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025), Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya menyusun regulasi TKDN yang tersebut lebih banyak fleksibel juga realistis.
Menurut Presiden, aturan TKDN penting menyesuaikan dengan status dalam lapangan agar tidaklah menghambat daya saing sektor nasional pada sedang persaingan global yang tersebut semakin ketat. “Saya sangat nasionalis, tapi kita juga harus realistis. TKDN kalau dipaksakan, bidang kita malah sanggup kalah bersaing,” kata Presiden Prabowo dalam hadapan para pelaku usaha kemudian pemangku kebijakan.
Presiden juga menginstruksikan jajaran pemerintah untuk segera mengevaluasi kebijakan yang mana berlaku, agar penerapan TKDN benar-benar menyokong perkembangan bidang di negeri tanpa membebani pelaku usaha.
Apa itu TKDN?
TKDN merupakan singkatan dari Level Komponen Dalam Negeri. TKDN adalah ukuran berapa besar porsi unsur baku, tenaga kerja, dan juga tahapan produksi dari pada negeri yang tersebut digunakan di sebuah hasil atau jasa. Semakin lebih tinggi nilai TKDN, artinya semakin banyak elemen lokal yang digunakan terlibat di pembuatan item tersebut. Ada tiga jenis perhitungan TKDN:
- Komponen pada negeri pada barang
- Komponen di negeri pada jasa
- Gabungan komponen pada negeri pada barang juga jasa
Salah satu tujuan utama acara TKDN adalah memberdayakan bidang di negeri agar lebih tinggi kuat serta kompetitif. Sehingga, pemerintah telah lama menetapkan batas minimal TKDN yang harus dipenuhi oleh suatu produk.
Saat ini, batas minimal TKDN ditetapkan sebesar 25 persen, dengan persyaratan Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) minimal 40 persen. Aturan ini berlaku untuk pengadaan barang serta jasa oleh instansi pemerintah seperti kementerian, lembaga negara, pemerintah daerah, BUMN, hingga BUMD, teristimewa bila sumber pembiayaannya berasal dari APBN, APBD, atau pinjaman juga hibah.
Penerapan TKDN menghadirkan banyak manfaat. Selain membantu mengempiskan ketergantungan pada impor, kebijakan ini juga mengangkat lebih tinggi berbagai tenaga kerja, menghemat devisa negara, lalu meningkatkan daya saing produk-produk lokal. Pengaplikasian hasil di negeri bukanlah cuma persoalan kepentingan ekonomi, tapi juga masalah merancang kebanggaan terhadap karya anak bangsa.
Namun, seperti yang digunakan disampaikan Presiden Prabowo, penguatan komponen di negeri bukanlah semata persoalan bilangan atau regulasi. Hal ini menyangkut kesiapan sektor pendidikan, penguasaan ilmu pengetahuan serta teknologi, hingga kompetensi sumber daya manusia.
Karena itu, kebijakan TKDN idealnya tak belaka memacu bidang untuk memenuhi target nomor tertentu, tapi juga menciptakan ruang bagi sistem ekologi bidang lokal agar meningkat lalu mampu bersaing secara global.
Artikel ini disadur dari Regulasi TKDN dinilai perlu lebih fleksibel, apa itu TKDN?
