JAKARTA – Skor tukar rupiah belakangan ini mengalami pelemahan seiring dengan tekanan dalam lingkungan ekonomi keuangan. Bank Indonesia ( BI ) mencatatkan data pada hari terakhir pekan (28/2) rupiah ditutup pada Rp16.596 per dolar AS, yang digunakan merupakan rekor terburuk sejak tahun 1998.
Analis mata uang Doo Financial Futures Lukman Leong mengatakan, pelemahan rupiah dikarenakan adanya perasaan khawatir pemodal berhadapan dengan pertempuran dagang. Presiden Amerika Serikat Donald Trump baru-baru ini menegaskan akan mengenakan tarif impor untuk Meksiko lalu Kanada yang digunakan sebelumnya sempat ditunda.
“Dikhawatirkan kedua negara yang disebutkan akan melakukan retaliasi kemudian menyulut konflik dagang,” kata Lukman, disitir Hari Sabtu (1/3/2025).
Walau dikonfirmasikan Trump bahwa 25% tarif terhadap Kanada serta Meksiko akan sesuai jadwal, namun menurut Lukman segalanya masih terbuka untuk negosiasi. Dengan begitu, tekanan akan menurunkan dan juga kegelisahan penanam modal akan terjadinya peperangan dagang dapat berkurang.
Sementara itu, Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso sebelumnya mengungkap bahwa pada akhir hari Kamis (27/2) rupiah ditutup Rp16.445 per dolar Negeri Paman Sam dengan Yield SBN (Surat Berharga Negara) 10 tahun naik ke 6,88%. Sementara DXY menguat ke level 107,24 serta Yield UST (US Treasury) Note 10 tahun turun ke 4,260%.
Kondisi ini berlanjut hingga pada pagi hari Hari Jumat dalam mana rupiah dibuka pada Rp16.520 per dolar Negeri Paman Sam dengan Yield SBN 10 tahun naik ke 6,93%. Namun, pada sesi penutupan, rupiah kebakaran juga ditutup ke Rp16.596 per dolar AS, yang dimaksud menjadi rekor terburuk sejak tahun 1998.
Dalam sepekan, rupiah di tempat lingkungan ekonomi spot telah lama terdepresiasi 1,7% kemudian mencatatkan data koreksi sebesar 1,75% sepanjang Februari 2025. Hal ini mengakibatkan rupiah menjadi mata uang dengan pelemahan terdalam di area Asia pada bulan Februari 2025.
Terkait perkembangan tersebut, Ramdan menyatakan bahwa Bank Indonesia terus meningkatkan kekuatan koordinasi dengan pemerintah juga otoritas terkait juga mengoptimalkan strategi bauran kebijakan untuk menyokong ketahanan eksternal dunia usaha Indonesia.
