Saksikan One on One Bersama Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu, hari terakhir pekan 27 Desember 2024 Waktu 21.30 Waktu Indonesia Barat di area SINDOnews TV
JAKARTA – Gelombang penolakan terhadap kenaikan Pajak Pertambahan Skor ( PPN ) dari 11 persen menjadi 12 persen terus menggema. Makin dekat tanggal berlakunya 1 Januari 2025, petisi penolakan kenaikan PPN 12 persen sudah ada ditandatangani lebih tinggi dari 170 ribu orang.
Masyarakat khawatir kenaikan PPN menjadi 12 persen akan bergabung mengerek biaya barang-barang. Meski Menkeu Sri Mulyani mengungkapkan barang-barang keinginan pokok bukan kena kenaikan PPN, namun nyatanya wacana pengenaan PPN terhadap barang yang mana dianggap premium masih tetap memperlihatkan berjalan.
Ditambah institusi belajar serta kemampuan fisik juga diwacanakan akan terkena PPN 12 persen. Para pakar kegiatan ekonomi menilai penerapan PPN menjadi 12 persen di area sedang lemahnya daya beli masyarakat, akan memperburuk situasi ekonomi.
Apalagi pada waktu ini juga berada dalam terjadi gelombang PHK dampak menurunnya berbagai bidang Tanah Air. Mereka mendesak pemerintah menunda kenaikan PPN menjadi 12 persen, apabila bukan ingin daya beli warga dan juga peningkatan perekonomian makin menurun.
Menanggapi desakan itu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan, pemerintah telah lama memperhitungkan dengan matang rencana kemudian dampak kenaikan PPN menjadi 12 persen. Febrio bahkan optimistis, pertumbuhan dunia usaha akan masih terjaga dengan berbagai insentif yang disiapkan.
Saksikan perbincangan Kepala BKF Febrio Kacaribu dengan Prisa Sambodatu tentang PPN 12 persen juga kemungkinan sanggup ditunda atau tidak, eksklusif di dalam One On One Sindonews TV, Hari Jumat 27 Desember 2024, Jam 21.30 WIB.
