Sharing Session UMKM Bersama SINDOnews, BKPM Siapkan Aturan Kemitraan Usaha Besar dan juga Pelaku Mikro
JAKARTA – Direktur Pemberdayaan Usaha Kementerian Pengembangan Usaha dan juga Hilirisasi/BKPM (Badan Sinkronisasi Penanaman Modal), Anna Nurbani mengatakan, pemerintah khususnya instansinya mengapresiasi kegiatan sharing session sama-sama pelaku Usaha Mikro Kecil kemudian Menengah ( UMKM ) yang tersebut dihelat oleh SINDOnews.com.
Diakui Anna, menjadi edukasi yang dimaksud penting bagi para pelaku UMKM . Anna mengatakan, banyak UMKM dalam Indonesia yang masih membutuhkan akses lingkungan ekonomi yang tersebut luas guna meninggal kelas pertumbuhan usahanya.
“UMKM itu kan selalu butuh akses pasar, permodalan dan juga sebagainya. Melalui kegiatan Sharing Session sama-sama SINDOnews ini, kami meyakini teman-teman UMKM disini akan terhubung dengan berbagai akses informasi baik pemerintah maupun ahli UMKM lainnya,” tutur Anna, Rabu (4/12/2024).
Dalam kegiatan yang dihadiri oleh 100 pelaku UMKM tersebut, Anna menjelaskan, pemerintah berada dalam mempersiapkan formasi kebijakan kemitraan UMKM di daya saingnya.
“Kami sendiri dari Kementerian Pengembangan Usaha juga Hilirisasi/BKPM sudah ada mengeluarkan kebijakan dari Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2022 tentang tata cara kemitraan antara perniagaan besar kemudian UMKM di dalam daerah,” terang Anna.
Selain Permen Penyertaan Modal serta Hilirisasi/BKPM 1/2022, Anna mengatakan, pihaknya berada dalam menyusun petunjuk teknis terkait tata cara kemitraannya. Tata cara yang tersebut kemitraan yang tersebut dimaksud, lanjut Anna, ditujukan agar pelaku UMKM dapat dimudahkan untuk mengakses inisiatif kemitraan pada jaringan OSS (sistem Online Single Submission atau Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik).
Diketahui, OSS merupakan bentuk fasilitasi kemitraan antar pengusaha perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan UMKM dalam daerah, yang digunakan sebelumnya diadakan secara manual dengan data UMKM siap bermitra yang tersebut direkomendasikan oleh daerah, asosiasi pengusaha, juga kementerian/lembaga.
“Jadi selain dari Kementerian Investasi, dari Kementerian dan juga lembaga lainnya juga memiliki andil mirip sehingga kami ke depannya akan berkolaborasi guna bagaimana tindakan menggerakkan daya saing UMKM serta memiliki akses pangsa yang tersebut luas,” jelas Anna.
