JAKARTA – Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) menerbitkan pendapat menanggapi terkait kenaikan usia pensiun pekerja dalam Indonesia yang dimaksud terdaftar acara Garansi Pensiun (JP) menjadi 59 tahun.
Ketua Umum Apindo, Shinta W. Kamdani menyatakan apabila implementasi kebijakan kenaikan batas usia pensiun menjadi 59 tahun yang dimaksud bukanlah merupakan kebijakan baru. Meski demikian, Shinta mengatakan, pada praktiknya pengaturan usia pensiun bergantung pada kebijakan masing-masing perusahaan untuk mengatur batas usia pensiun sesuai Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama yang dimaksud disepakati secara bersama.
Lebih lanjut, APINDO mengingatkan dampak utama penyesuaian usia pensiun ini justru ada pada masa tunggu yang digunakan lebih lanjut lama di pencairan kegunaan jaminan pensiun. Hal ini teristimewa bagi perusahaan yang tersebut menerapkan usia pensiun di tempat bawah 59 tahun, dimana pekerja perlu mengawaitu pencairan khasiat masa pensiun hingga masuk batas usia pensiun tersebut.
Kalangan pengusaha perusahaan juga menyoroti pentingnya sosialisasi dari pemerintah terhadap penduduk mengenai pemahaman terkait masa tunggu pencairan jaminan pensiun ini. Pemahaman ini penting agar warga memiliki masa persiapan menuju pensiun, khususnya terkait literasi keuangan lalu perencanaan masa depan.
“Dengan masa tunggu yang tersebut lebih besar panjang untuk pencairan kegunaan pensiun, pemerintah sama-sama dengan perusahaan kemudian karyawan perlu bekerja identik untuk menjamin pekerja kita memiliki kesiapan finansial yang digunakan memadai,” ujar Shinta pada keterangan resminya.
Kebijakan ini bukan dan juga merta menghambat perekrutan tenaga kerja baru, tetapi memerlukan penyesuaian yang cermat berdasarkan kondisi masing-masing perusahaan kemudian strategi industri mereka. Korporasi yang sedang melakukan ekspansi bidang usaha tetap memperlihatkan dapat merekrut tenaga kerja baru sesuai dengan permintaan operasional.
“Dengan demikian, dampaknya terhadap perekrutan tenaga kerja baru akan sangat bergantung pada keperluan kemudian strategi masing-masing perusahaan,” pungkas Shinta.
APINDO menilai perlunya menyikapi kebijakan ini secara bijaksana dan juga kolaboratif, sehingga dampaknya dapat dioptimalkan untuk kepentingan bersama, baik bagi karyawan, perusahaan, maupun keberlanjutan dunia bisnis secara keseluruhan.
